Denpasar – Komisi I DPR RI mendukung penuh penyusunan peta jalan dan percepatan pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai di Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat pertahanan di perbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste.
Dukungan itu disampaikan dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto dan jajaran di Makodam IX/Udayana, Denpasar, Bali, Jumat (24/7/2026).
Ketua Tim Kunker Reses Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan kunjungan tersebut diarahkan untuk memastikan kesiapan pembentukan Kodam baru di NTT sekaligus meninjau kembali konsep pertahanan di wilayah perbatasan terdepan.
“Komisi I meninjau persiapan pembentukan Kodam baru di NTT dan juga mengevaluasi konsep pertahanan karena kita berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste. Paparan jajaran TNI di bawah pimpinan Pak Piek Budyakto menunjukkan kesiapan dan kesungguhan yang sangat presisi,” ujar Utut seusai rapat di Denpasar.
Nama Sobe Sonbai untuk Kodam baru itu diambil dari Raja Timor sekaligus pahlawan legendaris masyarakat NTT sebagai penghormatan atas sejarah perjuangan warga lokal dalam mempertahankan tanah air.
Selain mempersiapkan Kodam baru, Kodam IX/Udayana juga menata ulang struktur teritorialnya.
Salah satu rencana yang disiapkan adalah memindahkan Markas Komando Resort Militer dari Kupang ke Nagekeo yang dinilai strategis untuk memperkuat pengawasan di kawasan Timor Tengah Utara.
Mayjen TNI Piek Budyakto menyampaikan bahwa proses pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai terus berjalan dan pemenuhan kebutuhan personel maupun materiil pendukung kini sudah mendekati 50 persen dari kebutuhan ideal.
“Kami berterima kasih atas kunjungan tim reses Komisi I DPR RI. Seperti yang kami sampaikan, kesiapan Kodam XXVII/Sobe Sonbai ditujukan untuk menjaga garda terdepan di perbatasan RI-RDTL. Saat ini, secara personel maupun materiil, sudah mendekati 50 persen dari kebutuhan,” kata Piek.
Ia menambahkan pihaknya juga telah menyampaikan sejumlah usulan penting kepada Komisi I DPR RI, termasuk percepatan regulasi pembentukan Kodam serta penguatan anggaran operasional dan perumahan prajurit.
Menanggapi hal itu, Utut menegaskan dukungan Komisi I DPR RI merupakan bentuk keberpihakan parlemen terhadap penguatan pertahanan nasional.
Ia juga menegaskan bahwa DPR menyerahkan seluruh rincian teknis dan pemetaan wilayah kepada jajaran profesional TNI.
“Paradigma baru di TNI bukan lagi sekadar minimum, melainkan optimum. Dengan postur yang optimum, penugasan teritorial dan program pendukung seperti ketahanan pangan bisa berjalan efektif, sehingga ekonomi masyarakat membaik dan NKRI semakin kokoh,” ujar Utut.
Piek Budyakto berharap Komisi I DPR RI dapat menyampaikan aspirasi itu dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertahanan agar kementerian dan lembaga terkait bisa bergerak bersama membangun infrastruktur serta ekonomi secara terpadu di wilayah perbatasan.
