Padang – DPRD Kota Padang mengkritik keras kinerja Dinas Perkim dan Perumda Air Minum yang dinilai lamban menangani krisis air bersih pascabanjir bandang. Dari 200 titik sumur bor yang direncanakan, baru empat yang terealisasi, memicu kekecewaan wakil rakyat.
Dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar Kamis (22/1/2026), Ketua Komisi II DPRD Padang, Rachmad Wijaya, mempertanyakan validitas data dan koordinasi lapangan Dinas Perkim. "Di mana 200 titik sumur bor yang direncanakan itu? Jangan beri jawaban ABS (Asal Bos Senang). Faktanya, baru empat sumur bor yang terealisasi," tegas Rachmad kepada Kabid Dinas Perkim Padang, Marzuki.
Rachmad juga menyoroti lambannya pelayanan Perumda Air Minum terhadap pelanggan yang kekeringan. Ia mengaku kerap menerima keluhan warga, sementara tempat penampungan air yang dibangun PDAM sudah lama kering. "Saya sering ditelepon warga. Saya juga sering menelepon Bapak, tapi hanya janji tanpa realisasi. Kalau mobil tangki kurang, ya sewa saja," ujarnya kecewa kepada Direktur Utama Perumda Air Minum.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menjelaskan penanganan krisis air dibagi dua skema: pelanggan (ditangani Perumda Air Minum) dan non-pelanggan (ditangani BPBD Kota Padang). Muharlion mendesak Pemko Padang menuntaskan administrasi dalam seminggu agar pembangunan sumur bor diambil alih BPBPK Sumatera Barat. "BPBPK saat ini menunggu data dari Pemko. Saya minta dalam satu minggu ini tuntas. Lokasi ideal pembangunan harus di fasilitas umum seperti rumah ibadah agar aksesnya aman dan mudah bagi warga," kata Muharlion.
DPRD menekankan urgensi percepatan, mengingat 98 persen pelanggan sudah teraliri air, namun kebutuhan melonjak menjelang Ramadan.
