Bekasi – Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Mulyadi, mendesak pemerintah segera menutup seluruh perlintasan sebidang ilegal menyusul tragedi kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur yang menelan 15 korban jiwa. Ia menegaskan bahwa perlintasan tidak resmi menjadi faktor utama tingginya risiko kecelakaan kereta api di Indonesia.
"Kita harus tegas menutupi perlintasan sebidang yang ilegal. Apalagi kejadian sekarang ini berada di perlintasan tidak resmi," ujar Mulyadi saat menjadi narasumber di program Sapa Malam Indonesia, Selasa (28/4/2026).
Mulyadi menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Cikarang Line tersebut. Menurutnya, target zero accident hanya bisa dicapai jika pemerintah konsisten menghilangkan perlintasan rawan, melengkapi palang pintu otomatis, serta memastikan keandalan sistem persinyalan dan standar rel.
Ia pun mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk penanganan perlintasan sebidang. Mulyadi berharap dana tersebut segera dioptimalkan oleh Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI untuk membangun flyover atau underpass di titik-titik krusial.
"Mudah-mudahan dalam anggaran tersebut Kementerian Perhubungan bersama Komisi V action membangun flyover atau underpass atau palang pintu otomatis untuk perlintasan sebidang. Sehingga kecelakaan dapat diminimalisir," tambahnya.
Terkait penyebab pasti kecelakaan di Bekasi, Mulyadi menyatakan bahwa Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) saat ini masih melakukan investigasi mendalam. Ia tidak menutup kemungkinan adanya faktor human error atau perlunya peningkatan sistem persinyalan yang ada saat ini.
"KNKT masih menyelidiki. Bisa jadi human error atau mungkin sinyal yang kita miliki sekarang keadaannya perlu kita tingkatkan," pungkasnya.
