Tanah Datar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tengah mematangkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dengan mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di gedung dewan, Jumat (7/11).
Wakil Bupati Ahmad Fadly menyampaikan nota jawaban Bupati atas pandangan umum delapan fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026. Nota tersebut berisi tanggapan atas berbagai masukan dan pertanyaan yang diajukan oleh fraksi-fraksi DPRD.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Upaya-upaya terus dilakukan untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal dan inovasi pendapatan.
Menanggapi pertanyaan terkait target dan realisasi RPJMD serta program unggulan 2025, Fadly menjelaskan bahwa perencanaan daerah disusun berdasarkan indikator kinerja dan kemampuan keuangan yang realistis, dengan proyeksi menuju target pembangunan jangka panjang 2030.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari ini dihadiri oleh 22 anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, serta para kepala OPD, camat, wali nagari, dan tamu undangan lainnya. Pembahasan antara Badan Anggaran dan TAPD akan dilaksanakan pada 11-12 November 2025, sebelum masuk ke pembicaraan tingkat II pada 27 November 2025 dengan agenda pengambilan keputusan DPRD terhadap Ranperda APBD 2026.
Komentar