Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bergerak cepat menyiapkan serangkaian langkah strategis untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat pascabencana serta menyambut bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2026. Salah satu upaya krusial adalah pengajuan permintaan tambahan suplai pangan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa intervensi ini merupakan langkah antisipatif pemerintah daerah dalam menghadapi potensi lonjakan inflasi akibat dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut dan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.
"Sejumlah langkah intervensi telah kita siapkan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Sumbar, termasuk mengajukan permintaan tambahan cadangan pangan ke Bapanas," ujar Mahyeldi saat menghadiri forum High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026 di Padang, Kamis (22/1/2026). Ia juga mengharapkan dukungan dari semua pihak terkait.
Bencana hidrometeorologi yang menerjang Sumbar pada akhir November lalu telah menyebabkan kerusakan signifikan pada sektor infrastruktur, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kondisi ini berdampak langsung pada produksi, distribusi, dan ketersediaan pangan di daerah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Sumbar sepanjang tahun 2025 mengalami peningkatan, terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Tekanan inflasi ini berpotensi semakin meningkat seiring dengan terganggunya pasokan pangan akibat bencana dan meningkatnya permintaan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
"Jika tidak dimitigasi segera, kondisi tersebut tentu akan semakin memperparah tekanan inflasi bagi Sumatera Barat," tegas Mahyeldi.
Oleh karena itu, Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor, baik antara pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, maupun seluruh pemangku kepentingan lainnya. Ia menjelaskan bahwa pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pengendalian harga dalam jangka pendek serta penguatan ketahanan pangan daerah untuk jangka panjang.
"Untuk jangka pendek, kita harus memastikan harga tetap terkendali dan pasokan tersedia. Sementara untuk jangka panjang, ketahanan pangan daerah harus diperkuat agar tidak mudah terguncang oleh faktor bencana maupun fluktuasi permintaan," jelasnya.
Mahyeldi juga mengingatkan bahwa berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, komoditas utama penyumbang inflasi pada periode Ramadhan dan Idul Fitri adalah cabai merah, bawang merah, dan beras. Oleh karena itu, komoditas tersebut perlu menjadi fokus utama pengendalian inflasi oleh TPID ke depan.
Selain mengajukan permintaan suplai cadangan pangan ke Bapanas, Pemprov Sumbar juga akan melaksanakan gerakan pangan murah dan operasi pasar, serta menjaga kelancaran distribusi pangan. Langkah-langkah lainnya meliputi penguatan kerja sama antar daerah, pengawasan terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli.
Upaya-upaya ini diharapkan dapat menekan laju inflasi sekaligus memastikan ketersediaan pangan di Sumatera Barat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026.
Forum High Level Meeting TPID 2026 ini turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumbar, serta bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.
