Sumbar Pacu Transformasi Ekonomi Berbasis Investasi, Fokus Tiga Pilar Utama


Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memprioritaskan percepatan transformasi ekonomi berbasis investasi sebagai fokus utama pembangunan tahun 2027. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan hal ini dalam Musrenbang RKPD Provinsi Sumbar Tahun 2027, Rabu (8/4/2026).

"Dengan semangat Serempak Bergerak, kami ingin memastikan pembangunan tidak hanya tumbuh, tetapi memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujar Mahyeldi. Ia menambahkan bahwa transformasi ekonomi berbasis investasi akan menjadi kunci untuk mewujudkan hal tersebut.

Gubernur menegaskan bahwa pendekatan pembangunan ke depan akan lebih kolaboratif, adaptif, dan berbasis pada kebutuhan riil di lapangan, bukan lagi sekadar administratif. Strategi pembangunan Sumbar akan bertumpu pada tiga pilar utama: hilirisasi agroindustri, penguatan pariwisata dan ekonomi hijau, serta digitalisasi UMKM, dengan mitigasi bencana sebagai fondasi utama.

"Kita ingin membangun ekonomi yang kuat, inklusif, dan tahan terhadap risiko," tegasnya. Mahyeldi juga menekankan bahwa tahun 2027 akan menjadi momentum penting sebagai titik balik pertumbuhan investasi di Sumbar. "Kunci keberhasilan kita adalah kolaborasi. Saatnya kita bergerak bersama untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak bagi daerah dan masyarakat," pungkasnya.

Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Medrilzam, menyarankan Pemprov Sumbar untuk mengoptimalkan diversifikasi sumber-sumber ekonomi baru agar tidak bergantung pada aspek tertentu saja. "Kita perlu melakukan diversifikasi yang lebih luas," katanya.

Medrilzam menilai bahwa selama ini Provinsi Sumbar masih terlalu fokus pada sektor pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, Bappenas menyarankan agar daerah tersebut mulai mencari sumber ekonomi lain agar tidak hanya bergantung pada kedua sektor tersebut.

Menurutnya, Sumbar tidak boleh hanya memproduksi bahan-bahan mentah, tetapi harus mulai menciptakan produk turunan. Langkah ini, selain mendukung hilirisasi yang digencarkan pemerintah pusat, juga akan mendorong kemandirian daerah.