Jakarta – Pemerintah terus tancap gas melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam setahun terakhir, sebanyak 167 perusahaan pelat merah telah resmi dilikuidasi sebagai langkah awal menciptakan entitas bisnis yang lebih sehat, ramping, dan berdaya saing tinggi.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari target ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas jumlah BUMN dari 1.077 perusahaan menjadi hanya 200 hingga 300 entitas pada akhir 2026.
"Total yang sudah dilikuidasi itu kurang lebih sampai dengan hari ini sudah sekitar 167 perusahaan," ujar Dony dalam forum Jakarta Globe Insight di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Dony menegaskan bahwa transformasi ini tidak hanya terbatas pada likuidasi perusahaan yang memiliki beban utang melampaui aset. Pemerintah juga menerapkan strategi divestasi bagi unit usaha di luar bisnis inti, serta melakukan konsolidasi besar-besaran di berbagai sektor.
Sejumlah sektor strategis seperti logistik, perhotelan, rumah sakit, hingga industri keuangan seperti sekuritas dan asuransi kini digabungkan untuk menciptakan skala ekonomi yang lebih kuat. Menurut Dony, konsolidasi ini bertujuan agar pengelolaan aset negara menjadi lebih terarah dan efisien di bawah naungan Danantara sebagai sovereign wealth fund Indonesia.
Selain perampingan struktur, pemerintah juga mengubah paradigma kerja sama antar-BUMN. Jika sebelumnya kolaborasi hanya bersifat sukarela, kini sinergi antarpelat merah ditetapkan sebagai kewajiban mutlak.
"Asset management akan bersatu, kemudian hotel dan lain-lain sudah bersatu, kemudian pos dan logistik akan bersatu," jelas Dony.
Langkah transformasi ini menandai babak baru pengelolaan aset negara yang menitikberatkan pada efisiensi operasional dan penguatan daya saing di kancah internasional. Dengan struktur yang lebih ramping, pemerintah optimistis BUMN Indonesia mampu menjadi pemain global yang lebih kompetitif.
