Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggandeng Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat untuk mengatasi krisis air bersih pascabencana. Langkah cepat ini diwujudkan dengan rencana pembangunan 228 sumur bor di empat kecamatan terdampak.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur dasar, terutama air bersih, menjadi prioritas utama. "Bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan PDAM, kita harus menyiapkan alternatif solusinya," ujarnya saat bertemu dengan Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, Rabu (21/1/2026).
Menurut Fadly, pembangunan sumur bor atau sumur komunal adalah solusi cepat yang dibutuhkan. Setidaknya 228 titik sumur bor diperlukan di Kuranji (36 titik), Koto Tangah (107 titik), Pauh (48 titik), dan Nanggalo (37 titik).
Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh upaya Pemko Padang. Maria menawarkan dua skema teknis, yaitu pemasangan pipa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) darurat atau pembangunan sumur bor terintegrasi.
"Pembangunan sumur bor dengan sistem penampungan (toren), seperti yang sudah kami lakukan di Padang Pariaman. Ini solusi yang bisa kami bantu," jelas Maria. Bantuan infrastruktur ini akan diberikan dalam bentuk paket lengkap, termasuk sistem penampungan air dan sumber energi penggerak pompa.
Maria menekankan pentingnya ketersediaan lahan yang "clean and clear" serta kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas. "Untuk itu kami minta kepada Pemko Padang untuk menyiapkan lahannya. Lahan harus bersih dan jelas, serta harus ditetapkan sejak awal siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya," pungkas Maria.
Sinergi ini diharapkan menjadi solusi cepat bagi warga yang kesulitan mengakses air bersih pascabencana.
