Penunjukan ini ditetapkan melalui koordinasi antara Tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dengan Pemerintah Kota Padang di Palanta Kediaman Resmi Wali Kota, Jumat (24/4/2026). Hadir dalam pertemuan tersebut Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, perwakilan Kemenko Polkam, Bank Indonesia, serta Kemenpan RB.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyambut baik kepercayaan tersebut sebagai solusi atas karut-marut data penerima bantuan selama ini. Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci untuk meminimalisir ketidaktepatan sasaran di lapangan.
"Selama ini persoalan utama kita ada pada data. Ada masyarakat yang tercatat miskin secara administrasi padahal tidak, dan sebaliknya yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk data. Melalui digitalisasi bansos ini, kita harap semuanya menjadi jelas dan bantuan tersalurkan tepat sasaran," ujar Maigus.
Sebagai langkah konkret, Pemko Padang telah menerbitkan SK Wali Kota tentang Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial. Pemerintah setempat juga menyiapkan 1.700 agen lapangan yang terdiri dari ASN, pendamping PKH, TKSK, hingga pengurus RT/RW dan rumah ibadah untuk memperkuat pendataan. Seluruh persiapan ini ditargetkan rampung agar program dapat diluncurkan pada Oktober 2026.
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menilai Kota Padang sangat layak menjadi pelopor di Sumatera Barat. Keyakinan tersebut didasari pada capaian data kependudukan kota ini yang mencatat 99,16 persen perekaman KTP dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tertinggi di Sumatera Barat, yakni melampaui 34 persen.
"Dengan capaian tersebut, Kota Padang sebagai salah satu dari 42 penerima program Digitalisasi Bansos dinilai layak menjadi pelopor implementasi di Sumatera Barat. Program ini diharapkan menjadi tonggak reformasi penyaluran bantuan sosial yang lebih modern, transparan, dan tepat sasaran," tegas Teguh.
