Hutan Jawa Menyusut: Perhutani Kehilangan Lahan, Jawa Terancam Krisis Oksigen?
Semarang – Pengelolaan hutan di Jawa tengah menjadi sorotan setelah PT Perhutani dilaporkan kehilangan setengah dari total luas hutan yang dikelolanya. Pengurangan lahan ini memicu kekhawatiran akan dampak lingkungan yang lebih luas, termasuk potensi krisis oksigen di Pulau Jawa.
Pendiri Bank Tani dan pengamat lingkungan, Masril Koto, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kondisi hutan di Jawa. "Saya khawatir, Jawa akan kian panas, karena hutannya diambil," ujarnya di Semarang, Selasa (3/3/2026). Ia menambahkan, hilangnya lahan hutan dapat memicu bencana seperti banjir dan longsor seperti yang terjadi di Sumatera.
Masril menjelaskan, dari total 2,4 juta hektare hutan yang dikelola Perhutani di Jawa dan Madura, sekitar 1,1 juta hektare telah diambil alih oleh pemerintah untuk rakyat. Namun, ia menyayangkan bahwa sebagian besar lahan tersebut tidak terawat dengan baik. "Yang 1,1 juta hektare itu sudah tak terawat, 200 ribuan jati sudah ditebang dan lahannya ditinggal," ungkapnya.
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan penataan ulang pengelolaan hutan di Jawa melalui penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Kebijakan ini mengambil alih sebagian lahan hutan produksi dan lindung yang sebelumnya dikelola oleh Perum Perhutani. KLHK menetapkan sekitar 1,1 juta hektare hutan produksi dan hutan lindung di Pulau Jawa dan Madura sebagai KHDPK.
Pengambilalihan ini didasarkan pada SK Menteri LHK No. 287 Tahun 2022 dengan alasan untuk memperbaiki tata kelola hutan, menyelesaikan konflik tenurial, melaksanakan perhutanan sosial, dan merehabilitasi lahan kritis.
Kebijakan ini menuai pro dan kontra. Serikat karyawan Perhutani sempat melakukan aksi penolakan karena dikhawatirkan akan mengganggu kelestarian hutan dan pengelolaan BUMN. Pemerintah menegaskan bahwa hutan tersebut tetaplah milik negara dan bertujuan untuk kemakmuran masyarakat lokal melalui perhutanan sosial.
Masril berharap pemerintah segera mengembalikan sisa lahan yang belum dikelola kepada Perhutani. Ia menekankan pentingnya menjaga luas hutan di Jawa minimal 30 persen dari total luas wilayah. "Sebaiknya pemerintah mengembalikan pengelolaannya pada Perhutani, demi ratusan juta rakyat di sana," tegasnya.
