Jakarta – Penyaluran bantuan pangan periode Februari-Maret 2026 yang baru mencapai 23,46 persen menuai kritik tajam dari Komisi IV DPR RI. Kinerja Bulog dinilai tidak maksimal dalam mendistribusikan 664,8 ribu ton beras dan 132,9 ribu kiloliter minyak goreng kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa keterlambatan distribusi ini menjadi pemicu utama kenaikan harga komoditas pokok di berbagai daerah. Menurutnya, jika bantuan tersalurkan tepat waktu, lonjakan harga di tingkat masyarakat seharusnya dapat diredam.
"Seharusnya, daerah yang mengalami kenaikan harga ini tak bertambah signifikan jika Banpang mampu menuntaskan beban tugasnya," ujar Alex dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026).
Alex secara tegas menolak alasan kenaikan harga plastik kemasan sebagai pembenaran atas lambatnya distribusi. Ia menilai perencanaan bantuan sudah dilakukan jauh sebelum lonjakan harga plastik terjadi, sehingga alasan tersebut dianggap tidak relevan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tekanan harga pangan kini meluas. Indeks Perkembangan Harga (IPH) minyak goreng melonjak di 224 kabupaten/kota, sementara harga gula pasir naik 1,50 persen menjadi Rp18.765 per kilogram. Selain itu, harga beras medium dan premium juga mengalami kenaikan di lebih dari 100 wilayah.
Menanggapi tren tersebut, Alex mendesak pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk memperbaiki sistem distribusi dan memperketat pengawasan di lapangan. Ia menekankan bahwa kenaikan harga beras, minyak goreng, dan gula harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera berbenah.
"Naiknya harga beras, minyak goreng, dan gula harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera berbenah dan lebih cermat membaca kondisi riil di lapangan," pungkasnya.
