Dharmasraya Prioritaskan Jalan Provinsi di Musrenbang RKPD Sumbar 2027

Padang – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menjadikan perbaikan dan peningkatan jalan provinsi sebagai agenda utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2027. Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, secara langsung menyampaikan usulan ini dalam forum Musrenbang di Auditorium Gubernur Sumbar, Rabu (8/4/2026).

Annisa menegaskan bahwa infrastruktur jalan provinsi adalah urat nadi konektivitas antarwilayah yang sangat penting untuk kelancaran distribusi hasil produksi masyarakat. "Perbaikan jalan provinsi menjadi prioritas karena menyangkut langsung mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi. Dengan infrastruktur yang baik, pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat dan merata," ujarnya.

Sejumlah ruas jalan strategis diusulkan untuk direhabilitasi, termasuk Simpang Koto Baru-Junction, Junction-Abai Siat (perbatasan Jambi), Simpang Sikabau-Simpang Koto Baru, dan Simpang Koto Baru-Tanjung Simalidu di Kecamatan Koto Salak. Ruas-ruas ini dinilai vital untuk mendukung kawasan swasembada pangan, air, dan energi, serta memperkuat konektivitas ekonomi Dharmasraya.

Selain jalan provinsi, Pemkab Dharmasraya juga mengusulkan peningkatan jalan kabupaten yang menghubungkan koridor ekonomi dari Pulau Punjung hingga Sungai Rumbai, Koto Besar, Sitiung, dan Timpeh. Penguatan infrastruktur ini bertujuan memperlancar arus barang dan jasa, serta mendukung komoditas unggulan daerah seperti padi, kelapa sawit, karet, dan peternakan.

Dharmasraya juga mengajukan program pendukung lainnya, seperti revitalisasi pasar dan kawasan UMKM, pembangunan pabrik kelapa sawit dan biofuel, pabrik pakan ternak, hingga penguatan sistem logistik melalui pembangunan gudang bongkar muat. Total nilai usulan yang diajukan mencapai sekitar Rp157,3 miliar.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menanggapi usulan tersebut dengan menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam perencanaan pembangunan. Ia menyebut keselarasan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sebagai kunci keberhasilan pembangunan.