Penulisan Ulang Berita:
Padang – Proyek-proyek energi di Sumatra Barat yang kurang memperhatikan aspek keadilan memicu dampak merugikan bagi masyarakat. Mulai dari ancaman kesehatan akibat polusi PLTU Ombilin, hingga kekhawatiran warga terhadap rencana eksplorasi panas bumi di sekitar Gunung Tandikek-Singgalang dan Gunung Talang.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menemukan fakta mencengangkan terkait PLTU Ombilin. "Hasil uji lab menunjukkan 40-60% abu terbang di rumah warga berasal dari sisa pembakaran batu bara," ujar Mitra Oktavia, Penanggung Jawab Kegiatan Workshop LBH Padang, Sabtu (24/1/2026). Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa uji konsentrasi FABA menemukan kandungan Boron melebihi standar, berpotensi memicu toksisitas perkembangan dan gangguan kesehatan serius.
Tak hanya itu, air tanah di sekitar PLTU Ombilin juga tercemar Mangan, 29 hingga 100 kali lipat dari standar air minum layak. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan warga yang mengandalkan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari.
Di sisi lain, rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Pandai Sikek (Tanah Datar) dan Gunung Talang (Solok) menuai penolakan. Warga khawatir proyek ini akan merusak lahan pertanian dan lingkungan.
Zuherman (57), perwakilan komunitas Pandai Sikek, dengan tegas menolak proyek geotermal di wilayahnya. "Kami tidak menolak program pemerintah, tapi kami menolak geotermal untuk Pandai Sikek. Ketahanan pangan seharusnya dimaksimalkan," tegasnya. Ia menilai, proyek geotermal bertentangan dengan status Pandai Sikek sebagai kawasan ketahanan pangan.
Eka Oktarizon, warga Sijantang (Sawahlunto) yang merasakan dampak buruk PLTU Ombilin, berharap pengalamannya menjadi pelajaran bagi daerah lain. "Apa yang terjadi di tempat kami jangan sampai terjadi di tempat lain," ujarnya. Ia mendorong warga di wilayah target PSN untuk berani bersikap.
Asni Umar (79), tetua dari kawasan Gunung Talang, juga lantang menolak pembangunan PLTP. "Saya berjuang untuk anak cucu agar tanah ini tidak jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab," tegasnya. Ia berkaca pada janji-janji manis yang dinilainya gagal di daerah lain.
Keresahan ini mencuat dalam workshop komunitas yang diinisiasi LBH Padang. Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman dan menyusun strategi advokasi. "Kami ingin memastikan suara warga lokal tidak lagi diabaikan," pungkas Mitra Oktavia.
