Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI M. Yahya Zaini menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ie Masen Kaya Adang di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, layak dijadikan contoh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh.
Penilaian itu disampaikan saat ia memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke lokasi tersebut pada Kamis (23/7/2026).
Yahya menyebut SPPG itu memiliki tata kelola yang baik, baik dari sisi pelayanan, keamanan pangan, maupun pengelolaan operasional.
Fasilitas tersebut saat ini melayani sekitar 2.500 penerima manfaat, termasuk sekitar 300 kelompok 3B yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Menurut saya ini salah satu percontohan SPPG yang baik di Aceh. Sudah beroperasi sekitar setahun dan tidak pernah muncul persoalan terkait keamanan pangan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi Yayasan Amal Pundi Amal Nusantara selaku pengelola SPPG bersama kepala satuan pelayanan dan tenaga gizi yang dinilai mampu menjaga mutu layanan.
Yahya menilai capaian itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar dapat menjadi acuan bagi pengembangan SPPG di daerah lain.
Namun, ia menegaskan pengawasan tetap harus diperkuat agar makanan yang diterima siswa dan kelompok penerima manfaat lainnya benar-benar aman dikonsumsi.
“Kami berharap pengawasan terus berjalan supaya keamanan makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah benar-benar terjamin,” katanya.
Dalam peninjauan itu, Yahya menilai bangunan SPPG Ie Masen Kaya memiliki standar yang sangat baik.
Dengan luas sekitar 400 meter persegi dan tata letak yang dirancang sejak awal, alur produksi makanan dinilai lebih higienis dan efisien dibandingkan sejumlah SPPG lain yang kapasitas bangunannya lebih kecil.
Ia berharap semakin banyak SPPG di Aceh mengadopsi standar serupa, baik dari sisi infrastruktur maupun tata kelola, agar kualitas layanan Program MBG dapat lebih merata.
Yahya juga menyoroti pentingnya pemenuhan standar sertifikasi keamanan pangan.
Menurut dia, SPPG tersebut sudah memenuhi sejumlah persyaratan seperti sistem sanitasi dan pengelolaan limbah, tetapi masih perlu melengkapi sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) sebagai standar internasional pengendalian keamanan pangan.
“Mudah-mudahan dalam waktu singkat sertifikasi HACCP bisa segera dipenuhi sehingga seluruh persyaratan yang wajib dimiliki SPPG menjadi lengkap,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Yahya turut menanggapi pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia menghormati pengunduran diri Kepala BGN sebelumnya karena alasan kesehatan dan berharap pejabat pengganti dapat melanjutkan kebijakan strategis yang sudah berjalan.
Menurutnya, kepala BGN yang baru harus memiliki kepemimpinan yang kuat serta kemampuan teknokratis mengingat besarnya anggaran dan luasnya cakupan Program MBG.
“Kami berharap pimpinan yang baru mampu mengelola anggaran secara efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus meneruskan kebijakan yang sudah baik, seperti moratorium pembangunan dapur, pembaruan data penerima manfaat, efisiensi anggaran, serta peningkatan tata kelola SPPG,” kata Yahya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional.
Program ini menyasar peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA/sederajat, serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Keberhasilan program tersebut bergantung pada kualitas pengelolaan SPPG sebagai dapur penyedia makanan, termasuk penerapan standar keamanan pangan, sanitasi, dan pengawasan ketat agar manfaat gizi dapat diterima masyarakat secara aman dan berkelanjutan.
