Padang – Sumatera Barat menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
"Dari hasil pengecekan dan rapat dengan kepala daerah, Sumatera Barat relatif paling cepat pulih," ujar Tito Karnavian. Ia menambahkan bahwa pemerintahan telah berjalan normal, rumah sakit beroperasi, pasokan energi dan komunikasi stabil, serta aktivitas ekonomi mulai menggeliat.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang hadir dalam rakor tersebut, melaporkan bahwa 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar terdampak bencana. "Bencana telah berdampak pada 307.936 jiwa masyarakat Sumatera Barat," ungkap Mahyeldi. Ia merinci, 264 orang meninggal dunia, 72 hilang, 401 luka-luka, dan 10.854 jiwa sempat mengungsi.
Mahyeldi juga menyampaikan total nilai kerusakan akibat bencana mencapai Rp15,63 triliun, sementara total kerugian diperkirakan Rp17,91 triliun, sehingga total dampak mencapai Rp33,55 triliun. Data ini telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB.
Meskipun demikian, Mendagri menekankan perlunya penanganan lebih serius di beberapa daerah, terutama sektor pendidikan, akses jalan, serta pemulihan kawasan wisata dan daerah aliran sungai. Ia menyerukan gotong royong lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga masyarakat.
Gubernur Mahyeldi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat pemulihan. Ia mencontohkan, penyusunan R3P yang diselesaikan dalam 18 hari dari tenggat 90 hari yang diberikan Pemerintah Pusat. "Ini menjadi bukti keseriusan dan kesiapan kami di daerah untuk bergerak cepat, terukur, dan bertanggung jawab," tegasnya.
Lebih lanjut, Mahyeldi menjelaskan, dari 16 daerah terdampak, 12 daerah telah berangsur pulih, sementara empat daerah masih memerlukan penanganan intensif, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan.
Rakor Satgas ini merupakan tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 untuk memastikan pemulihan berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan.
