PADANG – Polda Sumatera Barat memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di seluruh wilayah hukumnya. Langkah tegas ini diambil sebagai upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab di tengah ketidakpastian harga energi global.
Instruksi tersebut telah disampaikan langsung oleh Kapolda kepada seluruh jajaran, mulai dari tingkat Polda hingga Polres dan Polresta di Sumatera Barat. Sebagai bentuk implementasi, kepolisian telah menerbitkan surat perintah tugas khusus bagi unit terkait untuk memantau setiap jalur distribusi agar tetap berjalan sesuai aturan.
Kepala Bidang Humas Polda Sumbar, Susmelawati Rosya, menegaskan bahwa BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang dibiayai oleh anggaran negara, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran.
"Pengawasan kita perketat di seluruh jalur distribusi agar tidak diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar Susmelawati di Padang, Minggu (12/4/2026).
Langkah pengawasan ini dinilai krusial mengingat pemerintah masih mempertahankan kebijakan subsidi energi di tengah dinamika konflik geopolitik yang berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia. Selain mengandalkan pengawasan internal, Polda Sumbar juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan jika menemukan praktik kecurangan di lapangan.
Partisipasi publik dianggap sebagai kunci utama dalam memastikan transparansi distribusi energi. Polda Sumbar berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan berkelanjutan guna menjaga stabilitas pasokan BBM sekaligus melindungi kepentingan masyarakat luas dari praktik penyimpangan.
