Agam – Pemerintah Kabupaten Agam bersama BKKBN Sumatera Barat memperluas layanan Keluarga Berencana di wilayah yang terdampak bencana untuk memperkuat akses kontrasepsi bagi warga setempat.
Kegiatan dibuka dengan pelayanan dan workshop bidan di Puskesmas Matur pada Rabu (5/8/2026).
Program serupa dijadwalkan dilanjutkan di Puskesmas Koto Alam pada Kamis (6/8/2026).
Hingga kegiatan itu berlangsung, sebanyak 11 akseptor telah menerima layanan kontrasepsi jangka panjang, terdiri atas delapan pengguna implan dan tiga pengguna IUD.
Plt. Kepala Dinas Dalduk KB PP PA Kabupaten Agam, Dandi Pribadi, menilai intervensi tersebut penting untuk menekan kehamilan yang tidak diinginkan sekaligus mengatur jarak kelahiran.
Ia menyebut langkah itu juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas.
“Masalah ini salah satunya dapat diatasi dengan meningkatkan layanan kontrasepsi,” kata Dandi.
Ia menjelaskan, masih ada sejumlah persoalan yang dihadapi, mulai dari tingginya angka putus pakai KB hingga rendahnya penggunaan kontrasepsi modern di kalangan pasangan usia subur.
Dandi juga menyoroti pernikahan usia muda dan persoalan kesehatan reproduksi sebagai isu yang perlu segera ditangani.
Ia menegaskan penguatan layanan KB merupakan bagian dari strategi percepatan penurunan stunting.
Menurut dia, kondisi 4T, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak melahirkan, merupakan faktor tidak langsung yang harus ditekan.
“Kami berharap kegiatan ini dapat menurunkan kasus stunting dan mengurangi jumlah keluarga berisiko stunting di Kabupaten Agam. Dukungan semua pihak sangat dibutuhkan agar target ini tercapai,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, mengatakan perluasan akses kontrasepsi di wilayah terdampak bencana menjadi prioritas.
Ia menekankan langkah itu penting untuk memastikan hak kesehatan reproduksi masyarakat tetap terjaga selama masa pemulihan pascabencana.
Komentar