Padang – Aksi premanisme yang diduga dilakukan oleh oknum juru parkir (jukir) di kawasan wisata Pantai Padang membuat geram Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion. Menyusul viralnya keluhan masyarakat terkait perilaku jukir yang tidak terpuji, Muharlion menegaskan akan memanggil instansi terkait untuk meminta pertanggungjawaban dan solusi konkret.
"Ini harus diusut dan dituntaskan. Perlu diberikan sanksi berat agar tidak terulang kembali," tegas Muharlion, Senin (23/2/2026).
Kasus dugaan pelemparan batu ke kendaraan pengunjung dan laporan pemerasan terhadap dua wisatawan asing menjadi sorotan utama. Muharlion menilai rentetan kejadian ini mencoreng citra pariwisata Kota Padang, terutama menjelang libur Idul Fitri yang diprediksi akan ramai wisatawan.
Politisi tersebut menyoroti bahwa masalah jukir di kawasan wisata andalan Kota Padang bukanlah hal baru. Ia mendesak Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk lebih serius melakukan pengawasan dan pembinaan di lapangan.
DPRD berencana memanggil Kepala Satpol PP dan Kepala Dishub Kota Padang melalui Komisi III. "Kita minta kepala dinas terkait bertanggung jawab. Komisi III akan menjadwalkan pemanggilan untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Kami tidak akan tinggal diam, karena ini menyangkut citra daerah," tambah Muharlion.
Muharlion mengingatkan bahwa tindakan premanisme oknum jukir berpotensi menurunkan tingkat kunjungan wisata. Padahal, Pantai Padang merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat setempat. "Jika pengunjung merasa tidak aman dan tidak nyaman, tentu mereka enggan datang. Padahal, pantai kita punya potensi besar untuk ekonomi warga," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Muharlion mengimbau seluruh juru parkir di Kota Padang agar bekerja secara profesional. Ia menekankan bahwa kenyamanan pengunjung adalah prioritas yang harus dijaga demi keberlangsungan ekonomi kota. "Kami imbau kawan-kawan juru parkir, tolong jaga keamanan kota ini. Jangan ada lagi aksi premanisme. Kehadiran wisatawan adalah modal untuk menghidupkan ekonomi kita bersama," pungkasnya.
