Berita:
Padang Panjang – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menemukan masalah komunikasi antara petugas dan masyarakat saat sidak di Kantor Samsat Kota Padang Panjang (25/3/2026). Antrean panjang akibat gangguan sistem, menurutnya, diperparah kurangnya informasi yang jelas kepada wajib pajak.
Mahyeldi langsung meninjau proses pelayanan dan berdialog dengan masyarakat yang mengurus pajak kendaraan. "Kedepan, hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Jika ada kendala, sampaikan dan umumkan segera. Jangan biarkan masyarakat menunggu tanpa kepastian," tegasnya.
Gangguan sistem offline akibat pemadaman listrik pada server pusat menjadi penyebab utama masalah. Namun, kondisi ini tidak diinformasikan secara terbuka kepada warga yang telah mengantre sejak pagi. Beberapa warga mengaku telah mendaftar sejak pukul 09.00 WIB, namun belum mendapat kejelasan hingga siang hari.
"Ini yang kita sayangkan. Kualitas komunikasi di sini harus ditingkatkan," kata Mahyeldi. Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam pelayanan publik. Kendala teknis harus segera disampaikan agar masyarakat memahami situasi dan dapat menyesuaikan waktu.
Mahyeldi meminta seluruh pimpinan instansi di lingkungan Pemprov Sumbar, terutama yang memberikan layanan langsung, untuk menjadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi. "Jangan biarkan masyarakat menunggu terlalu lama tanpa penjelasan. Informasikan setiap kendala yang terjadi," ujarnya.
Gubernur juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, sekaligus mengapresiasi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. "Terima kasih kepada masyarakat yang telah patuh membayar pajak. Ini bagian dari dukungan terhadap pembangunan daerah. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini," ucapnya.
Sidak ini dihadiri Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto, dan Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Dedy Diantolani. Pemprov Sumbar berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk transparansi informasi.
