Surabaya – Anggota Komisi VI DPR RI Ida Fauziyah menegaskan konsolidasi BUMN di sektor galangan kapal perlu dilakukan serius untuk memperkuat ekosistem maritim nasional.
Ia menilai penggabungan BUMN galangan kapal tidak bisa dikerjakan secara terburu-buru karena Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan tata kelola yang sinergis dan berkelanjutan.
“Menurut saya, konsolidasi BUMN galangan kapal itu tidak bisa selesai hanya dalam satu atau dua jam, jadi harus benar-benar dikerjakan secara serius agar kita bisa mantap mengatakan Indonesia ini negara kepulauan,” ujar Ida saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026).
Ida juga menekankan pentingnya keterpaduan operasional dan penyelarasan arah bisnis antarbUMN maritim, termasuk PT PAL Indonesia, PELNI, dan ASDP Indonesia Ferry, agar konsolidasi tidak hanya berhenti di tingkat wacana.
“Saya sudah bertanya ke direktur utama, in-line-nya di mana, coba tunjukkan ke saya. Hubungan PT PAL, PELNI, dan ASDP itu di mana? Saya belum melihat tanda-tanda bahwa mereka benar-benar melakukan konsolidasi,” kata politisi Fraksi PKB itu.
Kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI di Surabaya pada 22-26 Juli 2026 dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap tata kelola BUMN maritim, khususnya dalam kerangka konsolidasi BUMN galangan kapal di bawah BPI Danantara.
Dalam agenda tersebut, Komisi VI turut meninjau posisi PT PAL Indonesia sebagai calon induk holding, kesiapan peremajaan armada PELNI dan ASDP, peningkatan kinerja infrastruktur pelabuhan oleh Pelindo, serta optimalisasi aset oleh PT Perusahaan Pengelola Aset.
