Pesawaran – Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Sosial mempercepat proses administrasi dan teknis agar pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pesawaran, Lampung, segera ditetapkan sebagai program strategis nasional.
Dorongan itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri usai meninjau lahan yang disiapkan Pemkab Pesawaran di kawasan Sidototo, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Sabtu (25/7/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan bersama Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali dan jajaran pemerintah daerah.
Abidin menilai percepatan menjadi hal paling mendesak karena Pesawaran sangat berharap program itu segera berjalan.
Dalam pertemuan dengan Bupati Pesawaran, ia mengatakan sejumlah syarat administrasi dan teknis untuk penetapan lokasi sudah dibahas.
Ia menambahkan, Kementerian Sosial perlu segera mengakselerasi seluruh tahapan agar Pesawaran dapat masuk sebagai salah satu daerah pembangunan Sekolah Rakyat.
Abidin menegaskan, jika 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi nantinya diresmikan, Pesawaran juga harus menjadi bagian dari program tersebut.
Menurut dia, rencana pembangunan di Pesawaran tidak menghadapi kendala berarti dan Komisi VIII DPR RI siap mengawal serta mengadvokasi prosesnya sampai terealisasi.
“Kami memang sangat berharap Sekolah Rakyat bisa hadir di Kabupaten Pesawaran. Secara teknis, menurut kami tidak ada masalah, dan itu akan kami kawal secara serius,” ujarnya.
Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian menyebut pembangunan Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas daerah karena dinilai mampu memperluas pemerataan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
“Harapan kami adalah percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional. Kehadirannya akan membantu pemerataan pendidikan, terutama bagi anak-anak dari desil 1,” kata Nanda.
Pemkab Pesawaran telah menyiapkan sekitar tujuh hektare lahan dari total aset daerah seluas sembilan hektare di kawasan Sidototo, Desa Kebagusan.
Lahan itu disebut sudah memenuhi syarat minimal yang ditetapkan pemerintah pusat untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Dengan dukungan Komisi VIII DPR RI dan kesiapan lahan dari pemerintah daerah, pembangunan Sekolah Rakyat di Pesawaran diharapkan segera dimulai agar lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan berkualitas.
