Padang – DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) sepanjang tahun 2025. Dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Senin (16/3/2026), dewan menyoroti tekanan fiskal, perlambatan ekonomi, dan penanganan dampak bencana yang dinilai belum optimal.
"Masih terdapat berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejumlah program belum berjalan optimal dan tantangan yang dihadapi ke depan semakin kompleks," ujar salah seorang anggota DPRD dalam forum tersebut.
Tahun pertama kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy dihadapkan pada ujian berat. Bencana banjir bandang dan longsor melanda 16 kabupaten/kota, merusak infrastruktur dan memukul ekonomi masyarakat.
Akibatnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 3,37 persen pada 2025, turun dari 4,36 persen tahun sebelumnya. DPRD menilai perlambatan ini mencerminkan belum kuatnya strategi pemulihan ekonomi daerah, terutama pascabencana.
Selain itu, ruang fiskal daerah semakin menyempit akibat efisiensi anggaran dan penurunan transfer pusat. Kondisi ini mempertegas tekanan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Meskipun angka kemiskinan turun menjadi 5,31 persen, DPRD menilai indikator tersebut belum cukup menggambarkan kondisi riil di lapangan.
Untuk mendalami LKPJ 2025, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus). Pansus ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya administratif, tetapi juga mampu menjawab persoalan mendasar seperti pemulihan ekonomi, penguatan fiskal, dan penanganan dampak bencana secara berkelanjutan.
Evaluasi ini menegaskan bahwa capaian yang ada belum cukup kuat untuk menjawab tekanan yang dihadapi daerah.
