Padang – Pemerintah Kota Padang berkomitmen menuntaskan persoalan anak tidak sekolah (ATS) dengan menargetkan angka nol persen dalam empat tahun ke depan. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor serta optimalisasi akses pendidikan formal maupun nonformal bagi seluruh anak di wilayah tersebut.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan target ambisius ini saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan ATS di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Kamis (16/4/2026). Menurutnya, pendidikan merupakan tanggung jawab kolektif yang harus dipastikan menjangkau setiap anak tanpa terkecuali.
"Target kita jelas, dalam empat tahun ke depan Kota Padang mampu mencapai nol persen ATS. Penurunan ini harus terus kita dorong secara bertahap," ujar Maigus.
Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026, jumlah ATS di Kota Padang tercatat sebanyak 6.615 anak. Angka ini menunjukkan tren positif karena telah menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7.178 anak.
Maigus menekankan bahwa kunci keberhasilan program ini terletak pada validitas data yang akurat, sinkronisasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sistem pelaporan yang sistematis. Ia juga menginstruksikan jajarannya untuk mengarahkan anak-anak yang terkendala di jalur formal agar menempuh pendidikan nonformal seperti paket A, B, dan C.
"Arahan Wali Kota Padang jelas, tidak boleh ada anak yang terlepas dari akses pendidikan. Jika tidak bisa masuk sekolah formal, arahkan ke pendidikan nonformal. Yang penting, mereka tetap belajar dan tidak dibiarkan putus begitu saja," tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkot Padang telah menyiapkan berbagai program unggulan seperti Padang Juara dan Smart Surau. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan berupa seragam sekolah serta lembar kerja siswa (LKS) gratis bagi keluarga kurang mampu guna meringankan beban pendidikan.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kepala OPD, camat, lurah, hingga jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se-Kota Padang. Sinergi seluruh pihak ini diharapkan mampu mempercepat realisasi target pendidikan inklusif di Kota Padang.
