Tanah Datar – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, mengawal alokasi anggaran sebesar Rp93,2 miliar untuk pembangunan lima ruas jalan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Program strategis ini mencakup perbaikan tiga ruas jalan provinsi dan dua ruas jalan kabupaten.
Zigo meninjau langsung lokasi kegiatan tersebut saat melaksanakan reses Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027 pada Jumat (23/10/2026).
Kegiatan peninjauan diawali dengan mengikuti pemaparan pembangunan bersama jajaran pemerintah daerah di Kantor Bupati Tanah Datar.
Zigo menyatakan bahwa program IJD merupakan upaya pemerintah pusat memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar di daerah.
Menurutnya, peningkatan kualitas jalan akan memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah.
“Terdapat lima titik kegiatan Inpres Jalan Daerah di Tanah Datar, dengan total anggaran sekitar Rp93 miliar,” kata Zigo.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, memaparkan rencana teknis penanganan kelima ruas jalan tersebut kepada Zigo.
Elsa menjelaskan bahwa seluruh usulan kegiatan berasal dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang kemudian dievaluasi secara berjenjang oleh pusat.
“Untuk Kabupaten Tanah Datar, terdapat lima kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp93,2 miliar,” ujar Elsa.
Pemerintah mengalokasikan Rp18,1 miliar untuk preservasi Jalan Simpang Bukit Gombak–Simpang Piliang–Batusangkar–Simpang Padang Siminyak sepanjang 5,8 kilometer.
Ruas Jalan Batusangkar–Simpur–Sungayang sepanjang 5,5 kilometer mendapatkan alokasi dana sebesar Rp17,2 miliar.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp20,3 miliar untuk perbaikan Jalan Simpang Baso–Piladang sepanjang 1,8 kilometer.
Selanjutnya, preservasi Jalan Guguk Cino–Sitangkai sepanjang 2,48 kilometer mendapatkan anggaran sebesar Rp18,2 miliar.
Kegiatan kelima mencakup preservasi Jalan Batas Batusangkar (Bukit Gombak)–Guguk Cino.
Zigo menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan proyek agar manfaat pembangunan segera dirasakan oleh masyarakat setempat.
Laporan BPJN menyebutkan kelima kegiatan tersebut saat ini sedang menjalani proses pengadaan melalui tender dan mini kompetisi.
Pemerintah berencana menerapkan skema kontrak tahun jamak dalam pengerjaan konstruksi tersebut.
Elsa mengatakan bahwa skema tersebut dipilih mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan pada tahun anggaran berjalan.
“Apabila seluruh proses administrasi selesai, kami memperkirakan pekerjaan fisik dapat dimulai pada akhir November,” kata Elsa.
Elsa meminta pengertian masyarakat karena aktivitas konstruksi berpotensi menyebabkan penyempitan jalan dan pengaturan lalu lintas bergantian.
Zigo berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus terjaga agar seluruh tahapan pekerjaan berjalan lancar tanpa kendala berarti.
Komentar