Padang – Puluhan buruh dari berbagai sektor pekerjaan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin (5/5/2026). Mereka menuntut pemerintah daerah segera merespons krisis kesejahteraan pekerja yang dinilai kian memprihatinkan.
Dalam aksinya, massa menyuarakan dua tuntutan utama, yakni kenaikan upah yang layak serta penghapusan sistem kerja alih daya atau outsourcing. Para buruh menilai sistem tersebut menciptakan ketidakpastian kerja dan membuat posisi mereka rentan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.
Koordinator aksi, Ruli Eka Pratama, menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan akumulasi kekecewaan buruh atas minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap nasib mereka selama ini.
"Kami menuntut adanya peningkatan kesejahteraan buruh, khususnya terkait upah yang layak. Selain itu, kami juga meminta agar sistem outsourcing dihapuskan karena sangat merugikan pekerja," tegas Ruli dalam orasinya.
Ruli mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masih membelit para pekerja di wilayah tersebut.
Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian ini berjalan dengan tertib. Massa berharap pemerintah segera menindaklanjuti tuntutan tersebut demi menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di Sumatera Barat.
