Padang – Di tengah persaingan ketat pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat, Tanah Datar hadir dengan tawaran istimewa: hibah lahan seluas 9,5 hektare. Langkah ini menjadi angin segar bagi ribuan anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan berkualitas.
Hibah lahan dari keluarga besar Dony Oskaria, Kepala BP BUMN, ini menjadi daya tarik utama saat Bupati Tanah Datar, Eka Putra, memaparkan rencana pembangunan di Kementerian Sosial, Jakarta. "Ini rasanya hibah satu-satunya di Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, mengutip pernyataan Eka Putra. Persetujuan pun segera diberikan, menjadikan Tanah Datar sebagai salah satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang dimulai 2026.
Sekolah Rakyat ini dirancang untuk menampung 3.000 siswa dari SD hingga SMA, dengan prioritas anak-anak dari keluarga rentan miskin hingga miskin ekstrem. Sistem asrama gratis akan diterapkan, dilengkapi fasilitas ibadah, klinik kesehatan, lapangan olahraga, dan infrastruktur memadai.
"Ini untuk memutus rantai anak kelompok rentan agar bisa bersekolah seperti yang lain. Negara mesti hadir untuk anak bangsa," tegas Dony Oskaria.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Nagari Tanjung Alam ini diperkirakan menelan anggaran Rp250-300 miliar. Lebih dari sekadar investasi, proyek ini membawa harapan baru bagi ekonomi kawasan dan kebangkitan kampung halaman. Dony Oskaria juga berencana membangun ulang masjid, pasar, dan kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN).
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Hingga Januari 2026, 166 sekolah telah diresmikan, dengan target 500 sekolah pada 2029.
