Jakarta – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berupaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, bahkan Sumatera Barat diproyeksikan menjadi percontohan nasional dalam penanganan bencana terintegrasi.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya realisasi cepat Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) saat bertemu dengan Kepala Bappenas/Menteri PPN, Rachmat Pambudy, di Jakarta.
"Kita tidak ingin proses rehab rekon tertunda seperti musibah sebelumnya. Dokumen perencanaan harus segera direalisasikan agar masyarakat bisa segera bangkit, untuk itu kita mohon dukungan dari Bappenas," ujar Mahyeldi.
Mahyeldi menambahkan, Pemprov Sumbar telah bersurat ke pemerintah pusat terkait percepatan realisasi dan penguatan dukungan kebijakan. Ia menekankan perlunya mitigasi multi-bencana, tidak hanya fokus pada gempa dan tsunami.
"Kita belajar bahwa risiko bencana di Sumbar sangat beragam. Karena itu, mitigasi harus menyeluruh, termasuk penguatan tata ruang dan sistem peringatan dini," tegasnya.
Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Pemprov Sumbar. Bappenas tengah menyusun rencana induk sebagai dasar pelaksanaan rehab rekon di daerah terdampak bencana.
"Bahkan kami berniat menjadikan Sumbar sebagai daerah percontohan model penanganan bencana," ungkap Rachmat Pambudy.
Bappenas juga mendorong penguatan early warning system dan memastikan keterhubungan antara peringatan dini dan aksi cepat di lapangan.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, mengusulkan Sumatera Barat sebagai pilot project pengembangan satu data kebencanaan di Indonesia. Menurutnya, data yang terintegrasi dan valid sangat penting sebagai dasar kebijakan.
"Rencananya, rehab rekon akan dimulai April 2026, setelah masa tanggap darurat dan masa transisi berakhir," ungkap Medrilzam.
Pertemuan tersebut juga membahas revisi tata ruang berbasis peta zona rawan bencana, penguatan sektor pertanian dan UMKM pascabencana, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan. Sinergitas pusat dan daerah diharapkan menjadikan Sumatera Barat provinsi yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai risiko di masa depan.
