Padang – Sumatera Barat mencatatkan deflasi bulanan (mtm) terdalam secara nasional sebesar 1,15 persen pada Januari 2026. Deflasi ini didorong oleh membaiknya pasokan dan kelancaran distribusi barang pascabencana.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat, Andy Setyo Biwado, menjelaskan bahwa perbaikan transportasi dan respons aktif pemerintah daerah berperan penting dalam menekan harga. "Perbaikan sarana transportasi dan distribusi, serta respons aktif pemerintah daerah, sangat berperan dalam mendorong normalisasi pasokan dan menekan harga di tingkat konsumen," ujarnya, Selasa (3/2/2026).
Penurunan harga komoditas hortikultura, terutama cabai merah dan bawang merah, menjadi penyumbang utama deflasi. Normalisasi pasokan dari sentra produksi lokal serta masuknya pasokan dari Sumatera Utara dan Jawa turut memengaruhi penurunan harga.
Namun, inflasi pada beras dan tomat masih berlanjut akibat faktor musiman dan dampak bencana pada lahan pertanian. Diskon tarif PAM oleh Pemerintah Kota Padang juga menyumbang deflasi sebesar 0,12 persen, serta penurunan tarif angkutan antarkota sebesar 17,22 persen (mtm).
Di sisi lain, kenaikan harga emas perhiasan mengikuti tren global menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar (0,13 persen mtm), diikuti tomat, beras, ikan nila, dan ikan asin teri.
Secara spasial, seluruh kabupaten/kota di Sumbar mengalami deflasi. Pasaman Barat mencatat deflasi terdalam (1,84 persen mtm), diikuti Kota Padang (1,02 persen), Dharmasraya (0,92 persen), dan Bukittinggi (0,73 persen).
Meskipun deflasi bulanan, inflasi tahunan Sumbar masih di atas sasaran nasional, yaitu 3,92 persen (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh efek basis rendah akibat diskon tarif listrik tahun sebelumnya, kenaikan harga emas dan mobil, serta depresiasi rupiah.
BI Sumbar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi. "TPID akan terus mendorong penguatan sinergisitas, baik melalui operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, penguatan kerja sama antardaerah, maupun komunikasi kebijakan yang efektif agar inflasi Sumatera Barat tetap terkendali," tegas Andy.
Sinergi ini bertujuan menjaga inflasi Sumbar tetap dalam sasaran nasional 2,5 plus minus 1 persen pada 2026, di tengah risiko peningkatan permintaan saat Ramadan dan Idul Fitri serta dinamika harga global.
