Dharmasraya – Petani kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya mendapatkan dukungan pendanaan senilai Rp103,43 miliar dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) periode 2025–2026.

Bantuan dana tersebut menyasar lahan perkebunan sawit rakyat dengan total luas mencapai 1.723,7658 hektare.

Pemerintah memberikan bantuan senilai Rp60 juta per hektare untuk membiayai peremajaan tanaman sawit milik para pekebun.

Capaian ini merupakan hasil komunikasi intensif yang dilakukan Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, kepada pihak BPDP selama dua tahun terakhir.

Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya mencatat pengusulan program untuk tahun 2025 seluas 579,271 hektare.

Pengusulan untuk tahun 2026 mencakup luasan lahan sebesar 1.144,4948 hektare.

Program ini melibatkan 17 kelompok serta kelembagaan pekebun yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Lasmiyati, menyatakan bahwa keterbukaan akses menjadi prioritas dalam pelaksanaan program ini.

“Proses pengusulan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terbuka bagi seluruh petani kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya untuk memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh dukungan pendanaan dari BPDP,” ujar Lasmiyati di Pulau Punjung, Jumat (6/11/2026).

Ia menegaskan bahwa setiap permohonan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Tentu, pengusulan tersebut harus memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan,” tambah Lasmiyati.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus mendorong percepatan proses administrasi agar semakin banyak pekebun yang menerima manfaat program.

Program PSR bertujuan meningkatkan produktivitas perkebunan sawit sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Dukungan pendanaan ini diharapkan mampu mengokohkan sektor kelapa sawit sebagai penopang ekonomi utama di Kabupaten Dharmasraya.