Batusangkar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperkuat pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat pada awal 2026.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menyampaikan komitmen itu usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (20/7/2026).
Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Tomsi Tohir, dan membahas strategi nasional untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Ahmad Fadly menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menjalin kerja sama antar-daerah untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan.
Kerja sama itu diarahkan pada distribusi bahan pangan surplus dari Tanah Datar, seperti cabai dan beras, ke daerah lain yang membutuhkan.
Upaya tersebut juga dilakukan untuk memenuhi indikator penilaian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award, termasuk aspek kerja sama antar-daerah.
Kabag Perekonomian Tanah Datar, Franky Adhitama, mengatakan kerja sama antar-daerah merupakan poin penting yang perlu dimaksimalkan untuk mendukung Indeks Harga Konsumen (IHK).
Selain inflasi, rapat itu juga menyoroti percepatan realisasi program 3 juta rumah melalui bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Tanah Datar telah mengajukan 1.762 unit rumah untuk program tersebut.
Dari jumlah itu, 142 unit sudah dialokasikan pada tahap pertama dan masih menunggu surat keputusan penetapan penerima bantuan.
Sementara itu, 165 unit lainnya masih dalam proses verifikasi data.
Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah lebih serius menyusun langkah strategis pengendalian inflasi dan melaporkan perkembangan program perumahan secara berkala.
Rapat itu juga dihadiri perwakilan Dinas KUKMP, Dinas Pertanian, Bapenda, Dinas Pangan dan Perikanan, serta Dinas Perkim LH Tanah Datar.
Komentar