Padang – Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan bahwa otonomi daerah tidak boleh sekadar menjadi pelimpahan kewenangan administratif. Ia menuntut agar kebijakan daerah mampu menghadirkan manfaat konkret bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan, mutu pendidikan, serta penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhidi usai mengikuti upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin (27/4/2026). Menurutnya, setiap kebijakan dan alokasi anggaran daerah harus berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh rakyat.
"Peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi pengingat bahwa kewenangan yang diberikan kepada daerah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan rakyat," ujar Muhidi.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu lebih agresif mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Sektor UMKM harus diperkuat melalui perluasan investasi agar menjadi penopang ekonomi kerakyatan yang tangguh di Sumatera Barat.
Selain ekonomi, Muhidi menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada outcome. Ia menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh hanya terjebak pada rutinitas penyerapan anggaran, melainkan harus mampu menghasilkan program yang solutif.
"DPRD Sumbar siap mengawal setiap kebijakan daerah agar sejalan dengan program nasional, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, yang bertindak sebagai inspektur upacara, membacakan amanat Menteri Dalam Negeri. Ia menekankan bahwa otonomi daerah memegang peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Mahyeldi menegaskan bahwa keberhasilan otonomi daerah diukur dari sejauh mana manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Peringatan tahun ini yang mengusung tema "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita" menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih responsif, mandiri, dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.
