Lombok Barat – Komisi I DPR RI meminta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkomdigi memperkuat pelibatan sumber daya manusia lokal serta menyiapkan cadangan listrik agar layanan telekomunikasi di wilayah kepulauan Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap stabil.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto menyampaikan hal itu usai kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI ke Lombok Barat, NTB, pada Jumat (24/7/2026).
Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap telekomunikasi tidak cukup hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pemeliharaan jaringan yang dinilai krusial di daerah kepulauan dengan tantangan geografis berat.
Anton menyebut sejumlah gili dan pulau kecil di NTB kerap mengalami waktu pemulihan yang panjang saat terjadi gangguan listrik maupun kerusakan perangkat.
“Di NTB ini ada banyak gili atau pulau kecil. Kalau sudah rusak, waktu down time-nya bisa lama sekali karena tenaga ahli tidak tersedia dan barang-barangnya juga tidak ada,” kata Anton.
Ia menilai kondisi tersebut harus segera diatasi dengan meningkatkan kemampuan warga setempat agar penanganan gangguan tidak terus bergantung pada tenaga teknis dari luar daerah.
“Kami meminta kepada Direktur BAKTI agar masyarakat lokal juga dilatih. Tenaga ahli harus dicari dari sini, jadi tidak perlu mencari dari luar NTB,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama BAKTI Kemkomdigi Fadhilah Mathar menyatakan pihaknya akan memberi perhatian lebih pada pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya untuk mendukung penyelesaian persoalan teknis di lapangan.
“Pemberdayaan masyarakat lokal, terutama untuk technical problem, memang harus lebih diperhatikan lagi oleh tim BAKTI,” ucap Fadhilah.
Anton juga meminta BAKTI memperkuat pengelolaan suku cadang melalui pemeriksaan rutin dan ketersediaan stok komponen agar perbaikan perangkat dapat dilakukan lebih cepat.
“Barang yang rusak harus dicek secara rutin, lalu stoknya harus tersedia supaya bisa langsung plug and play. Dengan begitu down time bisa cepat ditangani, dan tidak ada lagi blank spot atau internet lemot,” katanya.
Ia menambahkan Komisi I terus mendorong BAKTI untuk menuntaskan persoalan itu.
Selain itu, Anton menyoroti ketergantungan operasional Base Transceiver Station (BTS) pada pasokan listrik PLN yang rentan terganggu saat cuaca buruk.
Menurutnya, gangguan listrik kerap membuat layanan telekomunikasi terhenti di sejumlah wilayah.
“Harus ada solusi pakai solar cell atau baterai. Jadi harus ada plan A dan plan B. Kalau PLN aman, pakai PLN. Kalau tidak, gunakan solar cell. Kami mendorong BAKTI untuk memiliki contingency plan,” tuturnya.
Anton mengatakan seluruh masukan tersebut akan dipelajari dan diharapkan bisa segera direalisasikan.
