Surabaya – Komisi VII DPR RI menyoroti dugaan buruknya tata kelola Kebun Binatang Surabaya (KBS) dan menilai persoalan itu harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan wisata berbasis satwa dengan menempatkan kesejahteraan hewan sebagai prioritas.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengaku prihatin atas laporan yang menyebut adanya kelalaian pengelolaan hingga memengaruhi kondisi satwa di KBS.
“Terus terang kami masih terkejut dan sangat prihatin melihat kondisi ini, sampai sulit bicara karena memang sangat memprihatinkan,” kata Chusnunia usai Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026).
Ia meminta pemerintah bersama pengelola meninjau ulang seluruh destinasi wisata yang melibatkan satwa agar peristiwa serupa tidak terulang.
Menurut dia, kesehatan dan kesejahteraan satwa harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan kawasan konservasi maupun wisata edukasi.
Chusnunia juga menilai opsi penutupan sementara patut dipertimbangkan bila kondisi di lapangan sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjamin kesejahteraan satwa.
Langkah tersebut, ujarnya, dapat memberi ruang pembenahan sistem pengelolaan sebelum operasional dibuka kembali.
“Kalau situasinya memang mengkhawatirkan, menurut saya lebih baik ditutup dulu supaya hewannya tidak terus menjadi korban. Setelah ada pola tata kelola yang lebih baik dan tidak membuka peluang korupsi atau penyimpangan lain, barulah dibuka lagi,” tegas legislator Fraksi PKB itu.
Selama masa pembenahan, ia mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan destinasi wisata alternatif yang tidak bergantung pada pemanfaatan satwa, seperti wisata edukasi, ruang terbuka, dan wahana rekreasi keluarga.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi VII DPR RI juga menyatakan akan mempertimbangkan inspeksi ke KBS untuk melihat langsung kondisi satwa sekaligus memastikan perbaikan tata kelola berjalan sesuai harapan.
