Padang – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat menggandeng Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Barat untuk melindungi atlet dari bahaya narkoba. Kerja sama strategis ini akan diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU).
Kepala BNNP Sumbar, Brigjen Pol Ricky Yanuarfi, menyatakan bahwa KONI adalah mitra penting karena membina generasi muda yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. "Bahaya narkoba mengancam semua lini, termasuk atlet," ujarnya saat pertemuan dengan Ketua Umum KONI Sumbar, Hamdanus, di Kantor BNNP Sumbar, Selasa (13/1/2026).
Ricky menambahkan, atlet bisa terjerumus narkoba karena berbagai tekanan, mulai dari kekecewaan hasil latihan hingga masalah kesejahteraan setelah pensiun. Ia mendorong KONI Sumbar untuk memperkuat komunikasi lintas sektor, termasuk dengan TNI-Polri, BUMN, dan pemerintah daerah, agar atlet berprestasi memiliki peluang karir yang jelas. "Ini penting agar atlet fokus berprestasi dan tidak mencari pelarian ke hal negatif," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KONI Sumbar, Hamdanus, berkomitmen untuk mendukung program BNNP. Ia memastikan bahwa hingga saat ini belum ada laporan atlet Sumbar yang terlibat narkoba. "Hasil tes kesehatan terhadap 180 calon atlet Pelatda Sumbar 2026 menunjukkan semuanya negatif narkoba. Ini modal awal yang baik," kata Hamdanus.
Hamdanus juga mengungkapkan pihaknya sedang berupaya mencarikan pekerjaan tetap untuk beberapa atlet peraih medali SEA Games, seperti Zikra Dwi Putri (Teqball) yang diusulkan menjadi anggota Polwan, dan Gilang Ilhaza (Gulat) untuk penempatan di PDAM Padang.
Pertemuan tersebut juga membahas persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar yang akan digelar Juni-Juli 2026. BNNP Sumbar memberikan dukungan penuh terhadap ajang yang sempat vakum selama delapan tahun ini. "Porprov adalah barometer penting untuk mengukur kemampuan atlet sebelum ke jenjang yang lebih tinggi," kata Ricky, yang juga aktif sebagai pembina olahraga karate.
Hamdanus memastikan persiapan Porprov dengan skema tuan rumah bersama terus dimatangkan. Saat ini, 12 kabupaten/kota telah menyatakan kesiapan partisipasi, didukung oleh Surat Keputusan Gubernur Sumbar dan alokasi anggaran Rp12 miliar dari Pemerintah Provinsi.
