Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh berkomitmen penuh menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Penegasan ini disampaikan Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, melalui Sekretaris Daerah Rida Ananda saat Rapat Koordinasi (Rakor) Program MBG di Balai Kota Payakumbuh, Senin (23/02/2026).
Rida Ananda menjelaskan bahwa Program MBG adalah program strategis nasional yang dicanangkan pemerintah pusat untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045. "Melalui program ini, kita ingin memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang baik agar tumbuh sehat, terhindar dari stunting dan anemia, serta lebih fokus dalam belajar," ujarnya.
Keberhasilan program ini, lanjut Rida, membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Hal ini bertujuan agar dampaknya tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan meringankan beban pengeluaran keluarga.
Di Kota Payakumbuh, telah terdaftar 30 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di mana 19 unit telah beroperasi melayani penerima manfaat, sementara 11 unit lainnya masih dalam tahap persiapan administrasi dan teknis. Empat unit di antaranya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bentuk komitmen terhadap standar keamanan dan kelayakan pangan.
Rida juga menekankan pentingnya penerapan standar keamanan pangan secara ketat dan konsisten untuk mencegah kasus keracunan atau kejadian lain yang merugikan kesehatan penerima manfaat. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Payakumbuh dapat menjadi contoh praktik baik di tingkat daerah.
Kepala KPPG Pekanbaru, Syartiwidya, memaparkan sejumlah tantangan dan penguatan pelaksanaan SPPG, mulai dari perencanaan menu yang belum sepenuhnya memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG), standar porsi yang belum seragam, hingga proses pengolahan dan distribusi makanan yang berpotensi memengaruhi mutu.
Syartiwidya juga menyoroti pentingnya penerapan standar Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), pengawasan rantai pasok bahan baku, serta pemanfaatan pangan lokal Sumatera Barat untuk mendukung keberlanjutan program. "Langkah korektif dan preventif terus kami lakukan, termasuk pengetatan distribusi, pengawasan mutu produksi, serta peningkatan kapasitas penjamah makanan secara berkala," jelasnya.
Badan Gizi Nasional, tambahnya, telah menyiapkan berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari sanitasi fasilitas dan peralatan, persiapan dan pengolahan bahan pangan, penyimpanan makanan dan sampel, hingga prosedur penanganan apabila terjadi keracunan makanan.
Rakor ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Ketua TP-PKK Ny. Eni Zulmaeta, Ketua GOW Ny. Yeni Elzadaswarman, Kepala OPD terkait, Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan MBG, Kepala Regional Provinsi Sumatera Barat, Ketua Yayasan, Mitra serta Kepala SPPG.
