TANAH DATAR – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, mendesak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar segera mengosongkan Pasar Serikat C Batusangkar agar pembangunan fisik senilai Rp61 miliar bisa segera dimulai.

Instruksi tersebut disampaikan Zigo saat meninjau langsung lokasi pasar dalam agenda Reses Perseorangan Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027 pada Jumat (23/10/2026).

Turut hadir dalam peninjauan tersebut jajaran pimpinan Balai Prasarana Permukiman Wilayah, perwakilan DPRD Sumatera Barat, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Zigo menegaskan bahwa kesiapan lahan menjadi syarat mutlak untuk memulai tahap pelaksanaan proyek strategis ini.

“Sekarang kita ingin masuk ke tahap pelaksanaan, tentu pasarnya harus dikosongkan terlebih dahulu,” ujar Zigo.

Ia mewanti-wanti bahwa keterlambatan pengosongan lahan akan menghambat proses kontrak kerja dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum.

Zigo mengingatkan bahwa anggaran proyek berisiko dialihkan jika proses kontrak belum rampung hingga Mei mendatang.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah segera menjalin komunikasi intensif dengan para pedagang terkait rencana relokasi.

Pemerintah daerah diminta tidak sekadar mengirimkan surat, melainkan harus memberikan penjelasan langsung mengenai tahapan pembangunan.

“Kalau bisa, satu atau dua hari ke depan, para pedagang dikumpulkan dan sampaikan bahwa ini merupakan kesempatan besar yang harus dimanfaatkan bersama,” tegasnya.

Pasar baru tersebut nantinya direncanakan mampu menampung 112 kios, meningkat dari kapasitas saat ini yang hanya berjumlah 80 kios.

Terkait teknis pembagian blok kios, Zigo meminta seluruh pihak fokus menyelesaikan pembangunan fisik terlebih dahulu.

“Bangun dulu pasarnya, baru kita bicarakan pembagian bloknya karena jangan sampai belum dibangun tetapi sudah ingin membagi-bagi kios,” kata Zigo.

Proses pembangunan pasar ini diperkirakan memakan waktu pengerjaan selama 12 bulan dengan skema anggaran tahun jamak.

Zigo berharap seluruh pemangku kepentingan berkomitmen menuntaskan persoalan lahan agar rencana yang sudah bergulir sejak 2015 ini segera terwujud.