Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi mengakhiri status tanggap darurat dan memasuki tahap pemulihan pascabencana, dengan fokus utama pada percepatan pendataan kerusakan, pemulihan layanan dasar, serta penanganan psikologis masyarakat terdampak. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pendataan kerusakan dan kerugian paling lambat 28 Desember 2025, agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dimulai awal 2026.
"Kita targetkan pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini tuntas paling lambat 28 Desember 2025. Ini penting, agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera berjalan pada awal tahun 2026," tegas Mahyeldi dalam Forum Group Discussion (FGD) di Posko Tanggap Darurat Bencana Sumbar, Senin (22/12/2025).
FGD tersebut, yang dihadiri oleh Forkopimda Provinsi, Sekretaris Utama BNPB Rustian, serta Bupati dan Walikota terdampak secara daring, menjadi forum evaluasi menyeluruh penanganan bencana hidrometeorologi di Sumbar. Pemprov Sumbar akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan hunian sementara.
Selain itu, Mahyeldi menekankan pentingnya trauma healing dan pendampingan psikososial bagi korban bencana, serta validasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Ia juga mengapresiasi peran relawan, perantau, organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, dan komunitas kebencanaan yang telah membantu masyarakat terdampak.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menekankan pentingnya data yang akurat dan valid dalam penyusunan R3P. "Data yang akurat dan valid adalah kunci utama. Tanpa data yang kuat, perencanaan tidak akan tepat sasaran dan pemulihan akan berjalan lambat," ujarnya.
Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin menyampaikan perkembangan identifikasi korban, dengan 28 jenazah masih dalam proses pengujian lanjutan di Jakarta. "Pencarian dan proses identifikasi tetap kami lanjutkan. Polri bersama seluruh pihak terkait akan terus bekerja semaksimal mungkin," katanya.
Meskipun status tanggap darurat provinsi telah dicabut, tiga daerah, yaitu Kabupaten Agam, Pasaman Barat, dan Tanah Datar, masih memperpanjang status tanggap darurat daerah. Data sementara mencatat 260 korban meninggal dunia, 72 hilang, 382 luka-luka, dan 296.307 jiwa terdampak bencana hidrometeorologi di 16 kabupaten dan kota di Sumbar.
