Aceh – Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) mempercepat pembangunan 37.373 unit hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Aceh.
Hingga 23 Juli 2026, 401 unit di antaranya telah rampung dan siap ditempati.
Sementara itu, 1.832 unit lain atau 4,90 persen dari target masih berada pada tahap konstruksi fisik.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyiapkan anggaran Rp2 triliun untuk mempercepat penyelesaian proyek hingga akhir Desember 2026.
Program tersebut merupakan bagian dari rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dengan nilai total Rp58,973 triliun untuk periode 2026-2028.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, menegaskan percepatan pembangunan tetap dijalankan tanpa mengabaikan standar teknis.
Ia menyebut aspek keselamatan, tata ruang, serta ketersediaan infrastruktur dasar seperti air bersih dan listrik tetap menjadi perhatian utama.
Safrizal juga memastikan kawasan zona merah bencana tidak akan dipakai untuk permukiman baru demi menjaga keamanan warga.
Pembangunan huntap dilakukan melalui skema kolaborasi, dengan Kementerian PKP membangun kawasan permukiman di atas lahan yang berstatus clear and clean.
Adapun BNPB menangani pembangunan secara in-situ di atas lahan milik warga sekaligus menyalurkan bantuan stimulan bagi masyarakat yang membangun rumah secara mandiri.
Tahap pembangunan pada 2026 dijadwalkan mulai berjalan serentak di berbagai wilayah Aceh pada Agustus mendatang.
Program ini turut melibatkan kerja sama lintas lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Polri, dan Yayasan Buddha Tzu Chi.
Untuk pembebasan lahan di Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Gayo Lues, Satgas PRR menyampaikan proses administrasi masih berlangsung.
Seluruh pengadaan lahan dipastikan dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.
Sebelumnya, Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian telah meminta para kepala daerah aktif menyiapkan lahan agar target pemulihan bisa tercapai tepat waktu.
Komentar