Rp30,3 Miliar Mengalir Pulihkan Ekonomi Sumbar Pasca Bencana 2025

Padang – Pemerintah pusat kucurkan bantuan senilai Rp30,3 miliar untuk Sumatera Barat, fokus pada pemulihan sektor ketenagakerjaan dan penguatan ekonomi pascabencana November 2025.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyerahkan bantuan secara simbolis di Padang, Kamis (12/2/2026), didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah. "Kehadiran kami hari ini adalah bagian dari penyaluran bantuan Kementerian Ketenagakerjaan untuk masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana," kata Yassierli.

Bantuan tersebut meliputi pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di lima lokasi, 20 paket program Padat Karya, dan program Tenaga Kerja Mandiri bagi 100 calon wirausahawan. Selain itu, 5.000 orang akan mengikuti pelatihan vokasi untuk mempercepat pemulihan keterampilan dan membuka peluang kerja.

Selain program pemberdayaan, bantuan tunai juga disalurkan kepada 125 perwakilan masyarakat dari Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Agam, dan Tanah Datar. Peralatan penunjang seperti mesin bor dan mesin air juga diberikan.

Yassierli menjelaskan bahwa ini adalah tahap kedua dukungan Kemnaker untuk Sumbar, setelah sebelumnya menyalurkan bantuan melalui program Kemnaker Peduli pada Desember 2025. "Melalui BPVP Padang dan jejaring balai pelatihan lainnya, kami berkomitmen mendampingi proses pemulihan yang memang membutuhkan waktu dan sinergi bersama," ujarnya.

Gubernur Mahyeldi mengungkapkan bahwa bencana November lalu berdampak luas pada infrastruktur, ketenagakerjaan, dan mata pencaharian masyarakat. Kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai lebih dari Rp33 triliun, dengan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar Rp22 triliun.

"Dampaknya juga terasa pada dunia kerja dan sumber penghidupan masyarakat," kata Mahyeldi. Dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, 16 daerah terdampak, meliputi 313 nagari di 83 kecamatan, dengan lebih dari 72.000 kepala keluarga terdampak.

Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan atas bantuan yang diberikan. "Bantuan ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi intervensi strategis untuk membuka kembali kesempatan kerja," ujarnya.

Ia menilai program Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri relevan untuk mendorong kebangkitan ekonomi lokal, mengingat Sumbar memiliki lebih dari 700.000 UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

"Pemulihan pascabencana bukan hanya membangun kembali yang rusak, tetapi menguatkan kembali ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, insyaallah Sumatera Barat bisa bangkit dan menjadi lebih kuat," kata Mahyeldi.

Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen mengawal pelaksanaan seluruh program bantuan bersama pemerintah kabupaten dan kota agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat terdampak.