Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas meminta pemerintah memperkuat pengawasan di perbatasan Indonesia-Papua Nugini (PNG) dengan menambah petugas imigrasi, mengoptimalkan Pos Lintas Batas, dan melibatkan putra-putri asli Papua sebagai petugas di wilayah perbatasan.
Pernyataan itu disampaikan Yan seusai Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (24/7/2026).
Ia menilai pengawasan lintas negara di Papua menghadapi tantangan besar karena garis perbatasan RI-PNG terbentang panjang di sejumlah kabupaten.
“Di Papua, garis perbatasan Indonesia dan PNG ini sangat panjang, mencakup beberapa kabupaten seperti Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Merauke, Keerom, sampai Kota Jayapura,” kata legislator Fraksi Partai Gerindra itu.
Yan mengatakan keterbatasan pos lintas batas serta jumlah personel imigrasi masih menjadi hambatan utama dalam mengendalikan mobilitas orang di kawasan tersebut.
Ia menegaskan pemerintah perlu memperkuat infrastruktur pengawasan sekaligus meningkatkan pelayanan bagi warga yang beraktivitas di perbatasan.
“Pengawasan di perbatasan RI dan Papua New Guinea memang tidak mudah, karena pos-pos lintas batas dan pos migrasi kita masih sangat terbatas,” ujarnya.
Yan juga mendorong perluasan penggunaan Kartu Lintas Batas (KLB) bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Menurut dia, kedekatan hubungan keluarga di kedua sisi perbatasan membuat mobilitas warga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan tetap perlu difasilitasi tanpa mengurangi aspek pengawasan.
“Saya berharap dari waktu ke waktu ada solusi yang bisa diberikan lewat kartu lintas batas bagi warga di daerah perbatasan, karena banyak warga kita di Papua New Guinea yang punya keluarga di Indonesia, begitu juga sebaliknya,” ucapnya.
Berdasarkan paparan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua, hingga Juni 2026 sudah diterbitkan 557 Kartu Lintas Batas.
Kanwil Ditjen Imigrasi Papua saat ini membawahi wilayah kerja di empat provinsi di Tanah Papua dengan 3 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 19 Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT).
Selain memperkuat layanan, Yan menilai keterlibatan masyarakat lokal juga penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perbatasan.
Ia menyebut putra-putri asli Papua yang memahami karakter wilayah dan budaya setempat dapat membantu tugas deteksi maupun pelayanan keimigrasian.
“Ke depan, kami berharap bisa merekrut putra-putri asli Papua, terutama dari daerah perbatasan atau kampung-kampung di wilayah perbatasan, agar koordinasi dan pengawasan semakin kuat dan pelayanan untuk para pelintas batas bisa lebih maksimal,” tegasnya.
Yan juga menyoroti ancaman peredaran narkotika di jalur perbatasan RI-PNG.
Meski begitu, ia menilai aparat keamanan dan petugas imigrasi sejauh ini masih mampu mengendalikan situasi, meski jumlah personel tetap perlu diperkuat.
“Masyarakat Papua sebagian besar punya keluarga di Papua New Guinea. Sampai sejauh ini tidak ada persoalan yang signifikan, kecuali perdagangan narkoba. Yang paling marak adalah ganja yang banyak beredar di Papua dari Papua New Guinea,” katanya.
Ia berharap pemerintah menambah kekuatan personel di setiap pos lintas batas agar pelayanan keimigrasian dan pengawasan aktivitas lintas negara berjalan lebih optimal.
“Kalau petugas imigrasi di setiap pos lintas batas diperkuat, layanan bisa ditingkatkan dan kenyamanan bagi warga negara, baik asing maupun Indonesia, yang beraktivitas di jalur perbatasan RI dan Papua New Guinea juga akan lebih terjamin,” ujarnya.
