Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh memperketat pengawasan pelaksanaan program kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sepanjang tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas arahan Wali Kota Zulmaeta untuk memastikan realisasi fisik dan keuangan berjalan optimal sesuai target yang ditetapkan.
Selama tiga hari, mulai Rabu (8/4/2026) hingga Jumat (10/4/2026), seluruh OPD mengikuti rapat monitoring dan evaluasi (monev) di Balaikota Payakumbuh. Pertemuan yang dipimpin oleh tiga Asisten Sekretariat Daerah ini membedah capaian kinerja, kendala di lapangan, hingga kepatuhan penginputan data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nofriwandi, menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan program. "Seluruh OPD harus segera menindaklanjuti hasil evaluasi, mempercepat realisasi kegiatan, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan," tegasnya.
Dalam forum tersebut, pemerintah menyoroti sejumlah program strategis nasional, seperti pembentukan Koperasi Merah Putih, pelaksanaan program makan bergizi, hingga penanganan kelangkaan pupuk dan BBM. Selain itu, agenda daerah yang menjadi fokus meliputi revitalisasi pasar, peningkatan layanan RSUD Adnan WD, serta pembangunan infrastruktur perkotaan yang humanis.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yasrizal, turut menyoroti pentingnya dukungan OPD terhadap program nasional. Ia secara khusus menginstruksikan Bagian Perekonomian untuk memantau distribusi BBM di SPBU guna mengantisipasi potensi kelangkaan dan lonjakan harga.
Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Ifon Satria Can, menegaskan bahwa monev berfungsi sebagai alat kontrol agar setiap program tepat sasaran. Ia meminta setiap kendala teknis segera diidentifikasi dan diselesaikan secara terukur. "Setiap kendala yang muncul harus segera diidentifikasi dan diselesaikan secara terukur," ujar Ifon.
Selain realisasi fisik, rapat juga mengulas penguatan ekonomi lokal melalui belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan pelibatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam pengadaan barang dan jasa. Pemko Payakumbuh berharap, melalui evaluasi berkala ini, seluruh target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
