Padang – Pemerintah daerah di Sumatera Barat mendesak pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) untuk tetap menanggung biaya operasional penjagaan perlintasan sebidang kereta api. Keterbatasan anggaran daerah menjadi alasan utama perlunya dukungan pendanaan dari pusat untuk periode Mei hingga Desember 2026.
Kesepakatan ini dicapai dalam rapat koordinasi yang melibatkan Pemerintah Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang, Selasa (5/5/2026).
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan bahwa keberlanjutan penjagaan perlintasan sangat krusial demi menjamin keselamatan masyarakat. Menurutnya, kemampuan fiskal daerah saat ini belum memadai untuk memikul seluruh beban operasional tersebut.
"Kami berharap pembiayaan penjagaan perlintasan sebidang tetap diakomodasi oleh DJKA karena perannya sangat vital dalam menjamin keselamatan masyarakat," ujar Maigus.
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Padang, Hendrialdi, memaparkan bahwa saat ini terdapat 60 titik perlintasan resmi yang belum memiliki palang pintu. Sebanyak 54 titik di antaranya masih dijaga secara swadaya oleh 165 personel masyarakat. Kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan pada partisipasi warga dalam menjaga keselamatan transportasi.
"Keberlanjutan penjagaan perlintasan sebidang merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan keselamatan transportasi. Kami akan mengoptimalkan penempatan petugas agar pengawasan berjalan maksimal," kata Hendrialdi.
Menanggapi kendala tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan tengah mengupayakan pengambilalihan tanggung jawab penjagaan perlintasan. Langkah ini diambil sebagai solusi atas keterbatasan APBD di daerah.
"Kementerian Perhubungan saat ini tengah mengupayakan pengambilalihan tanggung jawab penjagaan perlintasan, mengingat keterbatasan APBD di daerah," jelas Zigo.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi, Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar Adib Alfikri. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen memperkuat koordinasi guna memastikan keselamatan di perlintasan sebidang tetap terjaga secara optimal.
