Surabaya – Anggota Komisi VI DPR RI I Nengah Senantara menyatakan dukungan terhadap pembenahan regulasi dan penguatan modal industri perkapalan nasional, sekaligus mendesak BUMN pelabuhan segera mengatasi kemacetan di jalur penyeberangan serta memastikan kunjungan kapal pesiar memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat daerah.
Ia menilai pengelolaan BUMN di bawah Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat menjadi momentum penting untuk memperbaiki kebijakan dan bisnis di sektor maritim.
Menurut dia, langkah itu juga bisa memperkuat permodalan PT PAL Indonesia agar mampu menggarap potensi pasar domestik secara lebih maksimal.
“Dengan diambil alihnya oleh Danantara, peluang perbaikan dari sisi regulasi maupun bisnis ekonomi sangat besar. Komisi VI sangat mendukung, terutama karena PT PAL menyampaikan bahwa permintaan pasar domestik sangat tinggi, hanya saja konsolidasinya belum memadai,” kata I Nengah saat kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026).
Selain industri perkapalan, ia juga menyoroti kemacetan yang kerap terjadi di jalur Ketapang-Gilimanuk pada masa libur panjang dan hari besar keagamaan.
Ia mengatakan antrean yang berlangsung berjam-jam hingga berhari-hari setiap tahun harus segera diurai melalui penambahan armada kapal dan pengoperasian pelabuhan baru.
“Setiap tahun masalah antrean panjang selalu terjadi, terutama saat Natal dan Hari Raya Nyepi. Rencana penambahan armada kapal serta pengondisian pelabuhan baru seperti di Celukan Bawang sangat baik untuk mengurai kepadatan di Gilimanuk,” ujarnya.
I Nengah menegaskan keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama.
Ia mengatakan kapal-kapal yang sudah tua dan tidak layak operasi harus segera diperbaiki atau diganti.
“Yang paling utama adalah safety. Kalau kapalnya sudah tua dan tidak layak, harus segera diperbaiki atau diganti. Kita jangan membicarakan keuangan sambil mengabaikan keselamatan, itu tidak boleh terjadi. Kami siap mendukung pengadaan kapal baru maupun perbaikannya,” tegas politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Ia juga menyinggung dugaan praktik monopoli dalam layanan kapal pesiar di Pelabuhan Benoa, Bali, yang dinilai membuat manfaat ekonomi dari kunjungan cruise belum optimal di daratan.
“Banyak pengusaha hotel dan restoran di Bali mengeluhkan dampak ekonomi kapal pesiar yang belum memadai karena ada sinyalemen monopoli usaha, di mana tamu dikondisikan berbelanja di dalam kapal,” katanya.
