Padang – Masyarakat sipil di Kota Padang menunjukkan peningkatan aktivitas dalam mengawasi kebijakan publik, dengan munculnya berbagai kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah daerah yang dinilai kurang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kritik yang dilayangkan menyoroti kurangnya transparansi dan pelibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih akuntabel.
Gerakan ini memanfaatkan jaringan komunitas, organisasi mahasiswa, dan media digital untuk memperkuat aksi kolektif.
Peningkatan kesadaran bahwa pemerintah daerah tidak selalu mengakomodasi seluruh kepentingan warga menjadi pendorong utama aktivitas masyarakat sipil ini.
Partisipasi politik generasi muda juga terlihat melalui pemanfaatan platform digital seperti Instagram dan X (Twitter), memperluas jangkauan gerakan dari ruang fisik ke ruang virtual.
Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi, konsistensi masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan publik mencerminkan kedewasaan demokrasi lokal, menunjukkan peran aktif warga dalam pembangunan daerah.
Komentar