Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pertumbuhan penyaluran kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan mencapai 7-9 persen pada tahun 2026. Optimisme ini didorong oleh meningkatnya keyakinan konsumen, prospek cerah pertumbuhan ekonomi nasional, serta penguatan kebijakan pembiayaan yang berpihak pada UMKM.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa perluasan akses pembiayaan bagi UMKM adalah fondasi penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. "Komitmen untuk mendorong akses pembiayaan yang lebih luas, mudah, dan inklusif bagi UMKM akan terus diperkuat," ujarnya dalam keterangan resmi.
Meskipun penyaluran kredit UMKM pada Januari 2026 tercatat sebesar Rp 1.482,9 triliun atau sekitar 17,33 persen dari total kredit perbankan, pertumbuhannya mengalami perlambatan menjadi 0,53 persen secara tahunan. Dian menjelaskan bahwa perlambatan ini dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global dan nasional, serta pemulihan sektor UMKM pascapandemi yang lebih lambat dibandingkan sektor korporasi.
Namun, industri perbankan tetap yakin dengan prospek pembiayaan UMKM tahun ini. Keyakinan ini didukung oleh Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada di level positif 127,00 persen dan Consumer Price Index sebesar 109,75 persen pada awal 2026. Kedua indikator ini menunjukkan tren peningkatan yang mencerminkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan masa depan.
Momentum perayaan Lebaran juga diperkirakan akan memberikan dorongan bagi perekonomian pada triwulan pertama 2026. Lonjakan konsumsi rumah tangga pada periode tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan, terutama kredit modal kerja bagi pelaku UMKM.
Sebagai wujud dukungan terhadap akses pembiayaan, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM. Regulasi ini mewajibkan bank dan lembaga keuangan non-bank menerapkan prinsip pembiayaan yang mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif, serta menyediakan skema pembiayaan khusus bagi pelaku UMKM.
OJK juga membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah untuk memperkuat dukungan institusional terhadap pengembangan sektor UMKM. Langkah ini bertujuan mengembangkan model bisnis pembiayaan UMKM, mengoptimalkan pemanfaatan credit scoring, serta memperkuat segmentasi dan pemetaan profil pelaku usaha.
"Saat ini OJK terus berkoordinasi dengan industri perbankan terkait implementasi POJK UMKM dalam rencana bisnis bank," kata Dian.
Selain itu, OJK mendukung target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 308,41 triliun. Dukungan ini diwujudkan melalui partisipasi dalam penyusunan regulasi KUR serta pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan penyalur, termasuk lembaga penjaminan dan perusahaan asuransi kredit yang terlibat dalam program tersebut.
Ke depan, OJK menilai pengembangan ekosistem UMKM perlu diperkuat melalui peningkatan kewirausahaan, pendampingan usaha, pembukaan akses pasar melalui offtaker, serta identifikasi sektor UMKM yang memiliki potensi berkembang. Dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11 persen pada 2025 dan target pertumbuhan sekitar 6 persen pada 2026, sektor UMKM dinilai memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
