Mataram – Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menyatakan pihaknya akan mengawal rehabilitasi GOR Turide di Mataram sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan sebagai bagian dari persiapan PON 2028 yang akan digelar bersama NTB dan Nusa Tenggara Timur.
Ia menilai GOR Turide memiliki posisi penting karena menjadi satu-satunya aset olahraga milik Pemerintah Provinsi NTB yang selama ini menjadi pusat berbagai kegiatan olahraga.
Mori berharap pemerintah pusat memberi prioritas pada rehabilitasi fasilitas tersebut agar bisa memenuhi standar penyelenggaraan ajang olahraga nasional maupun internasional.
“Harapan kami tentu ada dukungan maksimal dari pemerintah pusat. Kalau memungkinkan, revitalisasi dilakukan secara menyeluruh supaya stadion memenuhi standar internasional. Namun kami juga memahami kondisi fiskal nasional. Jika belum memungkinkan, setidaknya dilakukan renovasi agar fasilitas ini lebih layak untuk mendukung PON 2028,” kata Mori di sela Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi V DPR RI ke Mataram, NTB, Jumat (24/7/2026).
Politisi Fraksi Partai NasDem itu menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis selama ini rutin menjalankan program revitalisasi stadion di berbagai daerah.
Karena itu, NTB berharap mendapat giliran setelah lebih dari satu dekade belum memperoleh program serupa.
“Kalau setiap tahun hanya beberapa stadion yang direvitalisasi pemerintah, kami berharap NTB bisa menjadi salah satu prioritas karena akan menjadi tuan rumah PON 2028. Ini bukan membangun fasilitas baru, tetapi meningkatkan satu-satunya aset olahraga milik pemerintah provinsi yang pasti dimanfaatkan,” ujarnya.
Mori juga menegaskan Komisi V DPR RI akan memastikan proses rehabilitasi berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum.
Ia menyebut pengalaman PON XX di Papua perlu menjadi pelajaran dalam pembangunan infrastruktur olahraga menuju PON 2028, khususnya terkait pembebasan lahan, tanah ulayat, dan tertib administrasi.
“Di NTB kondisinya berbeda karena asetnya sudah milik pemerintah. Yang harus dijaga adalah kehati-hatian sejak perencanaan sampai pelaksanaan. Kami berharap seluruh anggota Komisi V ikut mengawal agar tidak muncul persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Di luar infrastruktur olahraga, Mori menilai NTB juga memiliki kapasitas akomodasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan PON.
Saat ini, Lombok memiliki sekitar 12.000 kamar hotel yang mampu menampung lebih dari 24.000 tamu sekaligus.
Ia menyebut pengalaman menjadi tuan rumah berbagai ajang internasional, termasuk MotoGP Mandalika, membuktikan Lombok sanggup menerima puluhan ribu pengunjung dalam satu waktu.
Dengan durasi PON sekitar 17 hari, menurut dia, kedatangan dan kepulangan atlet maupun ofisial bisa diatur bertahap sehingga tidak perlu membangun wisma atlet baru.
“Hotel yang ada sudah cukup. Jumlahnya memadai dan tarifnya juga relatif kompetitif dibanding daerah lain. Jadi tidak perlu membangun wisma atlet yang setelah PON selesai justru berpotensi tidak termanfaatkan optimal,” katanya.
Sebagai catatan, penyelenggaraan PON XX Papua pada 2021 sempat diwarnai berbagai persoalan, mulai dari polemik pembebasan lahan, pengelolaan proyek infrastruktur, hingga dugaan penyimpangan dalam sejumlah pekerjaan yang kemudian menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Pengalaman itu diharapkan menjadi pelajaran agar persiapan PON 2028 di NTB dan NTT dapat berjalan lebih matang, akuntabel, dan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
