Mataram – Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi meminta pemerintah mempercepat penyelesaian infrastruktur pendukung Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat agar bendungan yang baru diresmikan Presiden Prabowo Subianto itu dapat berfungsi maksimal.
Pernyataan itu disampaikan Mori saat Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI di Mataram, NTB, Rabu (22/7/2026), dalam pembahasan perkembangan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.
Mori mengingatkan, saat meresmikan Bendungan Meninting, Presiden Prabowo menyebut bendungan itu dirancang untuk mengairi sekitar 4.000 hektare lahan pertanian dan menjadi sumber air minum masyarakat.
Namun, hingga kini dua manfaat utama tersebut belum dapat dirasakan karena jaringan irigasi dan sistem penyediaan air minum atau SPAM belum tersedia.
“Bendungan ini sudah diresmikan Presiden dengan harapan bisa mengairi 4.000 hektare sawah dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Tapi sampai sekarang fungsi-fungsi itu belum berjalan karena jaringan irigasi maupun jaringan air minumnya belum dibangun,” kata Mori.
Ia menyebut kebutuhan anggaran untuk jaringan SPAM tergolong kecil, yakni sekitar Rp20 miliar hingga Rp30 miliar.
Adapun jaringan irigasi masih membutuhkan dana sekitar Rp200 miliar, ditambah biaya pembebasan lahan sekitar Rp270 miliar.
Menurut Mori, persoalan utama bukan pada besarnya anggaran, melainkan komitmen untuk menuntaskan pembangunan secara menyeluruh.
Tanpa infrastruktur pendukung tersebut, investasi negara senilai Rp1,4 triliun untuk Bendungan Meninting tidak akan menghasilkan manfaat optimal.
“Kalau jaringan-jaringan itu tidak dibangun, bendungan ini praktis hanya berfungsi sebagai pengendali banjir. Padahal nilai investasinya mencapai Rp1,4 triliun. Sangat disayangkan bila manfaatnya hanya satu fungsi,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan NTB I itu.
Mori menilai sebuah bendungan idealnya memiliki tiga fungsi sekaligus, yakni pengendali banjir, penyedia irigasi untuk mendukung swasembada pangan, dan penyedia air baku melalui SPAM bagi masyarakat.
Ia menegaskan ketiga fungsi itu harus berjalan bersama agar pembangunan bendungan menjadi lebih ekonomis dan manfaatnya lebih besar.
“Kalau ketiga fungsi itu berjalan, pembangunan bendungan senilai Rp1,4 triliun menjadi sangat bernilai. Tapi kalau hanya menjadi penahan banjir, tentu investasi sebesar itu jadi kurang optimal,” ujarnya.
Meski mengakui ruang fiskal masih terbatas, Mori menegaskan penyelesaian Bendungan Meninting tetap harus menjadi prioritas pemerintah.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah agar jaringan irigasi segera bisa dibangun.
“Masih ada pekerjaan rumah berupa pembebasan lahan sekitar Rp270 miliar. Ini perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jangan sampai bendungan yang sudah diresmikan Presiden justru bertahun-tahun belum bisa dimanfaatkan secara optimal,” katanya.
Mori berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi untuk menuntaskan infrastruktur pendukung Bendungan Meninting agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, baik untuk ketahanan pangan, penyediaan air bersih, maupun pengendalian banjir.
Bendungan Meninting merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional di NTB yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sekitar 12 juta meter kubik dan diproyeksikan mampu mengairi sekitar 1.500 hektare daerah irigasi eksisting serta 2.500 hektare daerah irigasi baru, sehingga total layanan irigasinya mencapai sekitar 4.000 hektare.
Selain sebagai penyedia air baku bagi masyarakat, Bendungan Meninting juga dirancang untuk mengurangi potensi banjir di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan sumber daya air di Lombok.
