Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan membantah keras kabar kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.
Pemerintah hingga saat ini belum menentukan pihak mana pun yang akan ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon tersebut.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa instansinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi terkait keterlibatan Danantara.
Kemnaker juga memastikan tidak akan berperan sebagai lembaga pengelola dana cadangan pesangon tersebut.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar,” ujar Putri melalui siaran pers pada Sabtu (14/11/2026).
Putri menambahkan bahwa sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana tersebut.
Ia menjelaskan bahwa aturan teknis mengenai dana ini masih dalam tahap penyusunan sesuai amanat Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Pemerintah akan segera memulai proses konsultasi publik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam waktu dekat.
Langkah ini bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan,” jelasnya.
Putri menekankan bahwa pihaknya ingin memastikan aturan pelaksanaan disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.
Regulasi teknis nantinya akan mengatur secara rinci mengenai mekanisme tata kelola, sumber pendanaan, hingga pertanggungjawaban dana.
“Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah,” terangnya.
Kemnaker meminta masyarakat serta pelaku usaha agar tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi.
Pemerintah menjanjikan transparansi dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan ketenagakerjaan di masa mendatang.
“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya.
