GMNI Sumbar: Kritik Mahasiswa Dibungkam, Kekuasaan Lindungi Kepentingan?
Padang – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI Sumatera Barat menyoroti polemik yang terjadi pasca-kritik BEM KM UNAND terhadap presiden. GMNI Sumbar menyayangkan munculnya kecaman terhadap sesama mahasiswa, dan menilai gerakan mahasiswa seharusnya menjadi kontrol sosial, bukan alat pembela kekuasaan.
Ketua DPD GMNI Sumbar, Fikri Lafendra, menegaskan bahwa perbedaan pandangan adalah hal wajar dalam gerakan mahasiswa. "Gerakan sipil adalah bagian dari kontrol sosial. Ia hadir sebagai suara masyarakat, bukan untuk membela tampuk kekuasaan," ujarnya. Ia menambahkan, mahasiswa seharusnya menjaga solidaritas dan berpegang pada ideologi masing-masing.
Sekretaris DPD GMNI Sumbar, Dio Pratama, menyoroti adanya kelompok mahasiswa yang justru membela kekuasaan demi kepentingan tertentu. Menurutnya, hal ini berpotensi memecah soliditas gerakan mahasiswa. "Dalam praktiknya, organisasi justru digunakan sebagai alat untuk membela kepentingan pihak tertentu, bahkan rela ‘menjual’ independensi gerakan demi kedekatan dengan kekuasaan," tegasnya.
Bendahara DPD GMNI Sumbar, Mael Yunus, menjelaskan bahwa kritik terhadap presiden adalah kritik terhadap jabatan publik, bukan individu Prabowo Subianto. "Perlu dibedakan antara jabatan publik dan pribadi. Kritik terhadap kebijakan atau kepemimpinan adalah bagian dari demokrasi," jelasnya.
Terkait istilah "pakak" yang digunakan BEM KM UNAND, Mael Yunus menjelaskan bahwa dalam terminologi Minangkabau, kata tersebut berarti "tuli" atau tidak dapat mendengar. Dalam konteks kritik, istilah ini merupakan analogi terhadap pemimpin yang dinilai tidak mendengar aspirasi masyarakat. "Makna ‘pakak’ itu lebih kepada kiasan. Artinya, ada anggapan bahwa pemimpin tidak mendengar suara rakyat. Ini masih berada dalam koridor kritik," tambahnya.
GMNI Sumbar menekankan pentingnya menjaga dinamika gerakan mahasiswa dalam koridor intelektual dan etika. Mereka berharap organisasi mahasiswa tetap fokus sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, serta menjaga independensi dari kepentingan kekuasaan.
