Padang – Laju inflasi di Sumatera Barat sepanjang April 2026 terpantau stabil dan berada di bawah angka nasional. Data Bank Indonesia menunjukkan inflasi tahunan daerah ini berada di level 1,97 persen, jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang menyentuh 2,42 persen.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, M Abdul Madjid Ikram, menyatakan bahwa kondisi ini mencerminkan efektivitas sinergi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter dalam menjaga stabilitas harga.
"Inflasi Sumbar tetap terjaga dan berada pada level yang kondusif. Ini menunjukkan efektivitas pengendalian inflasi yang dilakukan bersama pemerintah daerah berjalan baik," ujar Madjid, Selasa (5/5/2026).
Secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, Sumatera Barat bahkan mencatatkan deflasi sebesar 0,43 persen. Capaian ini membuat BI optimistis inflasi sepanjang tahun 2026 akan tetap berada dalam rentang sasaran nasional di angka 2,5 plus minus 1 persen.
Meski demikian, secara bulanan, inflasi pada April tercatat sebesar 0,39 persen, naik tipis dari bulan sebelumnya yang hanya 0,04 persen. Madjid menjelaskan, kenaikan ini dipicu oleh faktor musiman pasca-Idul Fitri, penyesuaian tarif angkutan udara, serta kenaikan harga energi.
Beberapa komoditas seperti bawang merah, minyak goreng, dan tarif pesawat menjadi pendorong utama inflasi. Namun, tekanan tersebut berhasil diredam oleh penurunan harga komoditas pangan strategis, terutama cabai merah dan cabai rawit yang mengalami deflasi signifikan berkat melimpahnya pasokan lokal.
Untuk menjaga stabilitas ke depan, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berkomitmen memperkuat langkah preventif. Strategi yang disiapkan meliputi penguatan operasi pasar, gerakan pangan murah, hingga pengamanan distribusi pasokan pangan bersama Bulog.
"Sinergi akan terus diperkuat untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran, sekaligus mendukung daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah," tegas Madjid.
Meski kondisi ekonomi saat ini dinilai positif, BI tetap mewaspadai sejumlah risiko eksternal, seperti fluktuasi harga pangan global, potensi cuaca ekstrem yang mengganggu distribusi, serta tekanan nilai tukar yang berisiko memicu inflasi impor.
